Ini Target Eks Kabareskrim Anang Iskandar Bila Jadi Capim KPK

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Purnawirawan Anang Iskandar, mengatakan akan fokus menyeimbangkan pencegahan dan pemberantasan, jika dirinya terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak hanya itu, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu juga memastikan meningkatkan penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena tiga komponen besar ini harus diperkuat di KPK," ujar Anang saat mendaftar seleksi capim KPK di Kantor Kemensetneg Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Anang mengaku memiliki banyak pengalaman di bidang penyidikan dan akademisi. Selain itu, selama berkarir di Korps Bhayangkara, dia mengatakan pernah menjadi atasan penyidik korupsi dan TPPU.

"Saya punya pengalaman menjadi seorang guru, saya juga punya pengalaman sebagai penyidik, pengalaman menjadi atasan penyidik korupsi, atasan penyidik TPPU," tuturnya.

Dia sempat mengomentari konflik yang terjadi di internal lembaga antirasuah itu. Anang menyebut konflik yang melibatkan penyidik internal dan polisi ini bisa diredam dengan kepemimpinan yang kuat.

"Itu tergantung pimpinannya. Tergantung, ya tinggal mensinergikan aja. Membangun team building, itu yang pertama," jelas Anang.

Pendaftaran Capim KPK akan ditutup pada Kamis 4 Juli 2019 besok. Hingga kini, total 156 orang yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi komisioner lembaga antirasuah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, ada sejumlah Pati yang disebut juga mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Adapun daftar nama Pati yang beredar adalah Wakabreskrim Irjen Antam Novambar, Irjen Dharma Pongrekun yang saat ini bertugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Irjen Coki Manurung yang merupakan Widyaiswara Lemdiklat, Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Irjen Abdul Gofur.

Selain itu, Brigjen Muhammad Iswandi Hari yang bertugas di Kemenakertrans, dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Brigjen Agung Makbul di Divisi Hukum Polri, Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Brigjen Juansih, serta Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani.