Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka mendukung pembangunan SDM berkualitas menyongsong visi Indonesia 2020, Sekjen Kemnaker Khairul Anwar mengatakan capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila terbangun sinergitas antara pusat dan daerah. Dengan menyinergikan pembangunan ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, diharapkan agenda Tahun 2019 sebagai tahun pembangunan SDM dapat berjalan maksimal.
"Marilah kita membangun sinergitas secara baik dengan komitmen yang tinggi antara pusat dan daerah. Untuk mencapai hasil tugas yang maksimal, team work menjadi suatu keharusan dan tak ada lagi sekat-sekat antara pusat dengan daerah, " kata Sekjen Kemnaker Khairul Anwar saat memberikan arahan kebijakan Kemnaker dalam Rapat Kordinasi (Rakor) Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan di kota Yogyakarta, DIY, Selasa (13/8/2019) malam.
Sekjen Khairul Anwar menegaskan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara makro dikeluarkan oleh Barenbang. Namun saat diimplementasikan atau dijabarkan oleh seluruh sektor/unit kerja teknis, maka hal sudah termasuk perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara mikro. Sedangkan Sekretariat hanya mengkordinir untuk memastikan bahwa perencanaan satu unit teknis dengan unit teknis lainnya terintegrasi dan sinergi agar target utama yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik.
Advertisement
Sekjen Khairul Anwar menambahkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh dalam menyusun rencana strategi (renstra) bidang ketenagakerjaan. Dalam penyusunan renstra Kemnaker itu, maka sasaran program dan kegiatan, tidak mungkin tercapai hanya Direktorat yang bersangkutan.
"Jadi diperlukan sinergitas dengan Pemda. Di masa mendatang, khususnya temen Pemda, harus sudah kita bisa bangun sinergi dari mulai perencanaan. Kita akan lakukan pertemuan untuk memastikan apa yang dilakukan Pemda betul-betul searah dengan apa yang sudah ditetapkan/direncanakan oleh Ditjen teknis Kementerian, " katanya.
Hal senada dikatakan Kabarenbang Kemnaker Tri Retno Isnaningsih. Menurutnya capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkolarabosi secara Pentahelix. Yakni adanya kerja sama atau sinergi dari Academic, Bussines, Community, Government dan Media (ABCGM) yang akan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.
"Hal ini sejalan dengan visi Indonesia lima tahun ke depan, yang menitikberatkan pembangunan infrasrtuktur, pembangunan SDM, investasi, reformasi birokrasi, dan pemggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, " kata Tri Retno.
Dalam sambutan saat membuka acara Rakor, Tri Retno Isnaningsih mengatakan pihaknya terus melakukan peningkatan kinerja dalam menjawab berbagai isu strategik ketenagakerjaan saat ini. Diantaranya melalui peningkatan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Namun kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan tidak akan mudah tercapai jika dilakukan secara parsial tanpa sinergi antarstakeholder.
Kadisnaker DIY Andung Prihadi Santoso berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakor memiliki nilai tambah untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan yang tidak pernah berakhir dan selalu bertambah dinamikanya.
"Mudah-mudahan rekomendasi Rakor di Yogya, menjadi rekomendasi yang sifatnya solutif untuk permasalahan ketenagakerjaan ke depan, " katanya.
Harapan lainnya, sinergitas antara Pemda dengan Kemnaker merupakan hal keharusan.
"Kementerian itu bapak kita. Jangan sampai dari Pemda punya jalur sendiri dan tidak sinergis dengan pusat. Karena itu perlu pertemuan dan kordinasi seperti Rakor selama tiga hari ini, " ujar Andung
Rakor selama tiga hari (13-15/8/2019) bertema "Optimalisasi Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Sinergitas Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah" selama tiga hari dihadiri diantaranya oleh Irjen Budi Hartawan; Ses Itjen Estiarty Haryani; Kabarenbang Tri Retno Isnaningsih; Karo Humas Soes Hindharno; Kepala BBPLK Semarang, Edy Susanto; Kepala Balai K3 Makassar, Aminah; Direktur Innovation Room, Andjani dan 110 orang peserta pejabat Madya, Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Kemnaker dan Disnaker 34 provinsi.
(*)