MUI Minta Masyarakat Tidak Terpancing Kerusuhan di Papua

MUI menyesalkan terjadinya tindak kekerasan berbau SARA yang belakangan terjadi di Surabaya, Malang dan Papua.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Agu 2019, 13:08 WIB
Diterbitkan 19 Agu 2019, 13:08 WIB
MUI Majelis Ulama Indonesia
Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dugaan tindakan rasisme dan aksi kericuhan yang terjadi di Papua. 

"MUI mengimbau masyarakat tetap tenang, mengendalikan diri serta tidak terprovokasi oleh isu-isu yang bermacam-macam agar suasana tenang dan damai, tetap terjaga dan terpelihara serta tidak semakin keruh," ujar Anwar kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Dia menyesalkan terjadinya tindak kekerasan berbau SARA yang belakangan terjadi di Surabaya, Malang dan Papua.

Menurut Anwar, hal-hal itu sangat mengganggu ketenteraman dan rasa kebersamaan di kalangan anak bangsa yang memiliki keberagaman.

Ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan seluruh masyarakat harus sadar dan menyadari bahwa Indonesia adalah milik bersama yang harus dijaga dan dipelihara bersama.

Adapun bagi pihak aparat keamanan agar dapat bekerja dengan baik.

"Kepada pihak aparat keamanan dan penegak hukum, MUI mengimbau agar bekerja secara profesional sehingga masalah yang kita hadapi dapat kita atasi dengan baik," kata Anwar seperti dilansir dari Antara. 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Mendagri Bentuk Tim Monitoring

Kemendagri Apresiasi KPU Akan Perbaiki DPT 60 Hari Kedepan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun menghimbau bahwa masyarakat tidak perlu curiga terhadap perbaikan Data Pemilih Tetap (DPT).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim monitoring sejak awal ada pernyataan dari pemerintah Malang dan apa yang terjadi di Jawa Timur.

"Terus memonitor dengan Kesbangpol, Dirjen Polpum kami koordinasi dengan Forkompinda. Intinya satu, kami meminta kepada para pejabat, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota maupun perangkat untuk menahan diri. Tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya. Apapun kepala daerah, tokoh masyarakat, pejabat itu adalah panutan masyarakat," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Dia pun mendukung upaya Gubernur Papua Barat termasuk Gubernur Papua dan Jatim untuk duduk bersama membentuk tim.

"Yang semula kita akan panggil ke Jakarta, tapi kita minta kepada Gubernur Papua untuk kembali ke tempat dulu. Untuk menenangkan. Kita cari momen yang tepat dulu. Untuk setidaknya menyelesaikan masalah yang ada," jelas Tjahjo.

Selain itu, masih kata dia, pihaknya mengapresiasi aparat keamanan, khususnya kepolisian di back up TNI, sudah proaktif untuk meredam situasi yang ada.

"Saya kira ini adalah sesuatu hal yang dipicu atas adanya pernyataan yang perlu digali lagi. Kami terus bentuk tim di Polpum, memonitor. Kami minta kesbangpol kami untuk terus koordinasi dengan TNI/ Polri. Dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat," ungkap Tjahjo.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya