Pemerintah Diminta Bentuk Gugus Khusus Tangani Masalah Papua

Liputan6.com, Jakarta - Eksponen Muda Lintas Iman Indonesia (EMLI Indonesia) menyesalkan terjadinya peristiwa aksi massa yang berujung rusuh di Papua. Meski demikian, sikap cepat tanggap aparat keamanan dalam menetapkan 30 tersangka sangat diapresiasi.

"Bersamaan dengan itu, para penegak hukum di ranah pengadilan hendaknya menjatuhkan hukuman berat bagi siapa pun pelaku tindakan provokasi yang membonceng sentimen SARA dan tindakan intoleransi," ucap Sekretaris EMLI Indonesia, Viktus Murin di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Pihaknya juga mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya yang berada di wilayah Propinsi Papua. Temasuk di dalamnya aparat keamanan (TNI-Polri), agar dapat menahan diri dan selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengatasi setiap potensi gejolak sosial yang terjadi.

"Warga masyarakat bumi Cendrawasih Papua sesungguhnya adalah warga Indonesia yang berkarakter Bhineka Tunggal Ika, yang menjunjung tinggi kemajemukan, berjiwa besar dan atau patriotik, serta mengutamakan perdamaian dan persaudaraan sebangsa-setanah air," jelas Viktus.

Pihaknya juga mendesak, Pemerintah Pusat dan Daerah agar membentuk sebuah gugus tugas atau task force yang bersifat khusus, dalam rangka penanganan di Papua secara komperhensif dan multidimensional. Dirinya menyebut, pimpinan dan keanggotaan dari gugus tugas hendaknya diprioritaskan secara komprehensif dan multidimensional.

"Pimpinan dan keanggotaan dari gugus tugas hendaknya diprioritaskan bagi putera-puteri Papua dari berbagai latar belakang, yang sungguh-sungguh memahami masalah-masalah mendasar di Papua. Gugus tugas ini hendaknya membangun kemitraan intesif dengan para pemimpin umat beragama di Papua melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti Sinode Gereja, Keuskupan, dan MUI, serta para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Papua," ungkap Viktus.

Sementara itu, Koordinator EMLI Indonesia, Adhyaksa Dault menjelaskan task force itu bisa mengajak seluruh elemen masyarakat. Sehingga, mereka yang berada lama di sana, bukan sekali datang kemudian meninjau.

"Dibuat task force dan mengajak community leader. Jadi menjadi perpanjangan tangan," pungkasnya.