DPR Harap Jokowi Terbitkan Surat Presiden soal Revisi UU KPK

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan surat presiden (surpres) terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK)

"Tentu kita ingin agar Presiden bisa secepatnya menerbitkan surpres," ujar Arsul di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Arsul mengatakan, saat ini legislatif tengah menunggu surat tersebut agar proses pembahasan revisi UU KPK bisa segera dilakukan.

Namun demikian, dia dapat memahami bahwa Jokowi tidak bisa serta merta langsung mengeluarkan surpres. Pemerintah tentu masih perlu mempelajari draf revisi UU lembaga antirasuah itu lebih mendalam.

"Tapi kalaupun misalnya sekarang belum, ya tentu pemerintah perlu waktu mempelajari, dan karena ini RUU DPR kan pemerintah perlu waktu juga menyusun tim," ucap Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Terhadap pihak-pihak yang menentang revisi UU KPK, Arsul menyarankan agar mereka sebaiknya menyampaikan aspirasi langsung kepada pihak terkait seperti Presiden atau DPR, ketimbang hanya melakukan aksi-aksi di ruang publik.

"Jadi harus bertemu dengan pemerintah, bertemu juga dengan DPR, minta waktu. Kecuali kalau menganggap DPR itu memang musuh besar ya," ucap dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi hari ini memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membahas draf revisi Undang-Undang tentang KPK.

"Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu," kata Yasonna yang ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin.

Menurut dia, pemerintah akan mempelajari draf revisi undang-undang tersebut.