Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Wiranto: Ada Kelompok Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi dengan Aksi Brutal

Wiranto mengatakan, ada kelompok yang sudah mengambil alih komando demonstrasi yag diarahkan ricuh, sehingga aksi tersebut tidak murni lagi.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 26 Sep 2019, 13:50 WIB

Diterbitkan 26 Sep 2019, 13:50 WIB

Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Wiranto Bahas RUU KUHP hingga Karhutla

Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan usai rapat koordinasi tertutup di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Rapat membahas isu-isu nasional terkini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan, aksi demonstrasi yang kemudian berakhir ricuh, disebutkannya bukan murni lagi dilakukan oleh mahasiswa, tapi para perusuh.

Hal ini disampaikan usai melakukan rapat terbatas di kantornya, dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga dari pihak keamanan.

"Demonstrasi yang brutal, yang saya kira bukan demonstrasi. Karena dilakukan oleh para perusuh. Melawan petugas, melempar batu, meluncurkan kembang api, panah-panah api kepada petugas, bergerak di malam hari, dan berusaha untuk menimbulkan korban," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Dia menyebutkan, bahwa ada kelompok yang sudah mengambil alih. Sehingga aksi tersebut tidak murni lagi.

"Saya kira yang dihadapi atau dengan lain kelompok yang mengambil alih demonstrasi mahasiswa itu, bukan murni lagi untuk mengoreksi kebijakan pemerintah tapi telah cukup bukti bahwa mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik," ungkap Wiranto.

Bahkan, menurut dia, kelompok itu ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang. Dimana, Jokowi dan Ma'ruf Amin yang terpilih untuk Presiden dan Wapres 2019-2024.

"Dan lebih jauh lagi tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih," pungkasnya.