Mengukur Kualitas Para Capim KPK: Tak Bermasalah dan Tersandera

Adian PDIP Meminta LPSK Lindungi Harun Masiku

Lantaran menganggap Harun sebagai korban, Adian pun meminta agar Harun Masiku mendapat perlindungan dari LPSK.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 19 Jan 2020, 19:30 WIB

Diterbitkan 19 Jan 2020, 19:30 WIB

Petinggi PDIP menggelar konferensi pers terkait dengan kasus yang menjerat Harun Masiku. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Adian Napitupulu beranggapan jika Harun Masiku adalah korban iming-iming dari Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurut Adian, Harun Masiku dijanjikan akan menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui metode pergantian antar-waktu (PAW) oleh Wahyu. Padahal, KPU menolak Harun menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

"Jangan-jangan dia (Harun) korban iming-iming. Harun Masiku pegang putusan MA, dia punya hak menjadi anggota DPR, dia mendapat hak dari keputusan partai berdasarkan putusan MA. Lalu dia tunggu haknya diberikan oleh KPU, tapi tidak diberikan," ujar Adian di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

Adian mengatakan, Harun Masiku menerima keputusan PDIP menggantikan Nazaruddin. Menurut Adian, dalam putusan MA menyebut jika seorang calon legislatif (caleg) meninggal dunia, maka perolehan suara yang bersangkutan akan diberikan kepada partai.

Adian mengaku, partai akhirnya mengalihkan suara Nazaruddin untuk diberikan kepada Harun. Namun KPU menolak. Lantaran hal ini, terjadilah dugaan tindak pidana suap terhadap Wahyu agar Harun menjadi anggota DPR periode 2019-2024.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

LPSK

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan perkembangan penanganan kasus suap caleg PDIP Harun Masiku kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung KPK, Jumat (17/1/2020). (Radityo Priyasmoro/Liputan6.com).

Lantaran menganggap Harun sebagai korban, Adian pun meminta agar Harun mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

"Kalau menurut saya harusnya (Harun) dilindungi. Kenapa, butuh kepastian. Dia nih siapa, posisinya sebagai apa," kata Adian.

Sementara itu, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah politikus PDIP Harun Masiku. Harun dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Benar KPK telah melakukan pencegahan ya, surat per-kemarin, (Senin 13 Januari 2020)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Harun Masiku sendiri, berdasarkan pernyataan Ditjen Imigrasi sudah berada di Singapura sejak 6 Januari 2020, atau dua hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Ali mengatakan, permintaan pencegahan ke luar negeri ini untuk memonitor pergerakan Harun

Lanjutkan Membaca ↓