Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Dukung Sikap Pramono soal Pendatang Pasca Lebaran

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait warga pendatang yang berbondong ke Jakarta setelah Lebaran 2025. Hal terpenting yaitu mereka memiliki kartu identitas yang jelas.

Pramono mengaku, dirinya bersama wakilnya, Rano Karno memastikan tidak akan melakukan operasi yustisia yang merazia identitas kependudukan para pendatang. Hanya saja, dia menegaskan mereka yang merantau ke Jakarta harus memiliki KTP.

Terkait hal ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, keputusan Pramono itu menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota terbuka bagi siapa saja, termasuk pendatang.

Kata dia, keputusan Pramono sangat bijaksana, karena membangun Jakarta bisa dilakukan oleh siapapun.

“Kami tentu mendukung dan mengapresiasi keputusan Pak Gubernur yang bijaksana ini, karena Jakarta merupakan kota terbuka, yang siapa saja bisa datang ke sini,” ujar Pantas pada Kamis (3/4/2025).

Meski demikian, dia mengingatkan para pendatang untuk memiliki bekal sebelum tiba di Jakarta. Bekal yang dimaksud adalah kerabat atau sanak keluarga yang lebih dulu tinggal di Jakarta dan ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Kedua bekal itu, ujar Pantas, sangat dibutuhkan untuk menghindari potensi mereka terkatung-katung hidup di Jakarta. Jika ada kerabat di Jakarta, lanjut dia, setidaknya ada tempat sementara untuk menetap sambil mencari pekerjaan.

“Kemudian skill diperlukan untuk meningkatkan potensi mendapat pekerjaan, karena kita tahu Jakarta sebagai kota jasa dan niaga maka diperlukan skill dengan kemampuan SDM (sumber daya manusia) yang baik,” ucap Anggota Komisi D DPRD Jakarta ini.

Menurut Pantas, urbanisasi pasca mudik harus disertai kesiapan agar untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh bertambahnya angka pengangguran, kesejahteraan sosial-ekonomi hingga ancaman kriminalitas.

“Hal-hal itu bisa dicegah atau diminimalisir apabila calon pendatang ke Jakarta mempersiapkan diri dengan baik sebelum merantau,”  ungkap dia.

Pantas juga mendorong agar perangkat RT/RW turut aktif memantau dan mendata jumlah warganya pasca lebaran. Bagi setiap pemudik yang datang, hendaknya didata dengan baik, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa langsung diantisipasi.

“Untuk para pendatang juga wajib melapor ke RT/RW karena ini sudah diatur dalam Pasal 13 ayat 3 di Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga,” pungkasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mempersilakan masyarakat yang akan datang ke Jakarta pasca-Lebaran 2025. Dia mengaku, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak memberikan larangan.

"Silakan saja datang ke Jakarta. Tapi memang kalau ingin mengadu nasib di sini, minimal harus punya keterampilan, punya skill," kata Rano Karno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025).

Bang Doel sapaan akrab dari Rano Karno hanya mengingatkan bahwa warga pendatang akan bersaing dengan warga Jakarta lainnya. Karena hal itu diperlukan keterampilan yang memadai.

"Kalau enggak punya keterampilan akan bersaing dengan masyarakat yang ada di Jakarta," jelas dia.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait warga pendatang yang berbondong ke Jakarta setelah Lebaran 2025. Hal terpenting yaitu mereka memiliki kartu identitas yang jelas.

Pramono mengaku, dirinya bersama Rano Karno memastikan tidak akan melakukan operasi yustisia yang merazia identitas kependudukan para pendatang. Hanya saja, Pramono menegaskan mereka yang merantau ke Jakarta harus memiliki KTP.

Dengan identitas yang jelas, Pramono memastikan mereka bisa mencari pekerjaan di Jakarta. Selain itu mereka juga bisa mengasah skill dengan pelatihan jika memiliki identitas.

"Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta monggo, silakan. Asal dia mau ada pelatihan dan asal juga yang paling penting dia punya identitas. Kalau enggak punya identitas, enggak (bisa cari kerja)," tandas Pramono.