Mendes Surati Semua Bupati Minta BLT Desa Cair Sebelum Lebaran Idul Fitri 2020

Liputan6.com, Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan jajarannya berusaha keras agar bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sudah bisa dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2020.

Salah satunya mengirimkan surat kepada seluruh bupati di Indonesia untuk mempercepat penyaluran BLT Dana Desa.

Hal itu menyusul instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar BLT Dana Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disederhanakan prosedurnya sehingga cepat turun ke masyarakat.

"Pada 13 Mei, Menteri Desa menyurati bupati yang daerahnya belum menyalurkan dana desa. Kebanyakan persoalan lambatnya pencairan BLT Dana Desa ini masih menunggu penetapan data penerima BLT dana desa dari Kabupaten," ucap staf khusus Mendes Ahmad Iman Sukri, Sabtu (16/5/2020).

Bukan hanya itu saja, Kemendes juga menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2020 untuk percepatan penyaluran BLT Desa, tertanggal 15 Mei 2020.

Dengan dasar hukum itu, desa yang sudah melakukan musyawarah khusus dan dokumen penerima BLT dana desa sudah diajukan ke Bupati untuk ditetapkan.

Namun, karena belum ada penetapan dari bupati, maka kepala desa bisa menyalurkan langsung BLT Dana Desa tanpa penetapan dari kabupaten.

"Langkah kedua ini kita lakukan, karena dari data yang kumpulkan, sudah ada kurang lebih 40.000 desa yang sudah menetapkan penerima BLT dana desa melalui Musyawarah Desa Khusus," ungkap Iman.

Dia juga menuturkan, Kemendes terus memantau tiap hari pencairan BLT Dana Desa melalui video conference dengan para kepala desa.

"Sehingga kita bisa benar-benar memastikan, bahwa kebijakan yang sudah kita tetapkan bisa benar-benar di implementasikan dengan cepat dan tepat sasaran," ungkapnya.

Dia menyebutkan saat ini sekitar 11 ribu desa sudah menyalurkan BLT Dana Desa dengan jumlah penerima sebanyak 1,1 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Sasaran penerima BLT dari dana desa adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian akibat covid19 dan belum mendapat bantuan apapun dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) pemerintah yang ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non tunai (BPNT), Program Kartu Pra Kerja, dan program bantuan pemerintah lainnya. Bahkan, ditambahkan sasarannya yakni keluarga yang memiliki rentan penyakit menahun atau sakit kronis," jelas Iman.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, pemerintah sudah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19. Adapun hal ini mendapat sorotan dari Presiden Jokowi. 

"Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian juga untuk Bansos Tunai ini juga baru kurang lebih 25 persen yang diterima oleh masyarakat, sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," kata Jokowi melalui daring di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2020).

Karena itu, dia langsung memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Presiden ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.

"Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai," ungkap Jokowi.

Dia pun meminta masyarakat juga menanyakan hal ini terus.

"Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa," tandasnya.