Khofifah Harap Pencairan BLT Dana Desa Rampung Sebelum Lebaran

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap pencairan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) selesai sebelum Lebaran 2020 atau Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

“Harapan kami sebelum Lebaran harus rampung, sama seperti pesan Presiden Joko Widodo,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, dikutip dari Antara, Rabu (13/5/2020).

Pesan tersebut, kata dia, didapat saat rapat terbatas dengan Presiden pada Selasa siang melalui virtual di Grahadi yang meminta agar BLT-DD dapat diselesaikan sebelum Lebaran sehingga pada Juni 2020, bisa dilakukan pencairan tahap II.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menyampaikan saat ini perkembangan BLT-DD sudah mencapai 70 persen.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyaluran BLT-DD Desa Sidorejo, Kabupaten Blitar, dan Gubernur Khofifah menyaksikannya melalui virtual.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jatim Mohammad Yasin menambahkan, dari 77.024 desa di Jatim, sampai saat ini tuntas menyelesaikan penetapan calon penerima BLT-DD melalui musyawarah desa khusus sebanyak 3.357 desa atau 43,5 persen.

Dari jumlah tersebut, kata dia, telah teralokasikan anggaran sebesar Rp 688,99 miliar untuk BLT-DD.

“Yang sudah tersalurkan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sampai 11 Mei ini sebanyak 369 desa di 15 kabupaten. Totalnya mencapai 27.841 KPM dengan nilai Rp16,7 miliar,” ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bagi para perantau yang terdampak COVID-19 di Jatim, untuk segera mengunjungi platform radar Bantuan Sosial (Bansos).

"Radar bansos ini juga sekaligus bagi mereka yang terdampak di Jabodetabek. Catatan kami ada sekitar 260 ribu warga Jawa Timur yang ada di Jabodetabek," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis malam, 23 April 2020.

Khofifah menuturkan, bagi warga Jawa Timuryang berada di Jabodetabek, kalau belum tersisir oleh bantuan kementerian sosial, bisa juga mengunjungi platform radar bansos.

"Ini cara yang memungkinkan kita bisa mengupdate data dari mereka yang terdampak COVID-19, apakah warga non Jawa Timur yang berada di Jawa Timur ataukah warga Jawa Timur yang berada di Jabodetabek," ucap Khofifah.

Khofifah mengatakan, radar bansos ini yang bisa dikomunikasikan karena ada beberapa format pada titik tertentu, kalau ada warga yang masuk ke kartu prakarja, di radar bansos akan terjawab sesuai dengan posisinya.

"Jadi kalau dia berada di desa dan dia mengisi radar bansos maka akan terespons mestinya mereka akan mendapatkan dana desa," ujarnya.