Gerindra Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet untuk Pelajar, Mahasiswa dan Santri

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mendorong pemerintah memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri. Hal ini untuk mendukung proses belajar mengajar daring atau online selama masa pandemi virus corona atau covid-19.

Dia menegaskan, pihaknya akan memperjuangkan subsidi kuota internet bagi mereka yang kini harus belajar di rumah.

"Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, dan santri," kata Muzani, Senin (29/6/2020).

Dia menuturkan, mutu pendidikan di Indonesia berada dalam ancaman. Hal tersebut dikarenakan proses belajar mengajar dari jarak jauh melalui internet mengalami banyak hambatan. Di mana bisa dilihat dari ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru.

"Ini menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan kalau ini tidak sukses. Apakah mungkin pemerintah memberi subsidi untuk penggunaan kuota internet. Sebab (pendidikan) ini menjadi penting bagian dari pembangunan sumber daya manusia," jelas Muzani.

Dia mengingatkan bagaimana niat prioritas Presiden Jokowi yang ingin melakukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sehingga pendidikan adalah kuncinya.

Namun, akses pendidikan sebagian anak bangsa mengalami hambatan selama pandemi covid-19.

"Pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan SDM dalam suasana covid ini menjadi terhambat, karena seluruh proses pendidikan berhenti. Tidak ada pembelajaran langsung. Itu harus dipikirkan agar semua ini berjalan lancar dalam suasana covid. Supaya kualitas SDM terjaga, seperti yang diharapkan pemerintah," ungkap Muzani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bukan hanya soal subsidi kuota internet, dia juga mengusulkan adanya pengembangan ponsel nasional. Nantinya, itu menjadi solusi atas keterbatasan warga di pelosok nusantara untuk mengakses internet.

"Ini masalah, pemerintah harus memikirkan HP produksi Indonesia. Ini momentum gimana BUMN bergerak di bidang telekomunikasi untuk konvergensi HP buatan indonesia. Alangkah bagusmya ini menjadi dorongan pemerintah melakukan riset. Saya kira gangguan sistem pembelajaran jarak jauh ini agak kompleks mulai dari infrastruktur dan faktor pendukung lain," tukasnya.

Selain itu, dia meminta pemerintah menyisihkan anggaran untuk menyediakan layanan rapid test bagi para santri di pondok pesantren. Hal tersebut merujuk pola pembelajaran di pondok pesantren yang memiliki kekhususan, karena santri diwajibkan untuk tinggal di tempat tersebut.

“Dipikirkan bagaimana rapid tes kesehatan para santri disubsidi pemerintah. Rapid tes gratis. Apalagi pemerintah mempunyai kepentingan tes secara acak dan biaya itu dikeluarkan pemerintah. Supaya kualitas SDM terjaga seperti yang diharapkan pemerintah, sektor pendidikan dibuka terakhir karena paling rentan," tutupnya.