HEADLINE: Ancaman Reshuffle Kabinet, Sekadar Cambuk Menteri Bekerja Lebih Keras?

Liputan6.com, Jakarta - Sepekan setelah rekaman videonya diunggah pada Minggu 28 Juni 2020, Presiden Joko Widodo belum menunjukkan tanda-tanda bakal melakukan reshuffle kabinet. Kabar ini terus bergulir menjadi isu liar hingga sempat beredar sejumlah nama yang terdepak dari kursi kabinet Kerja Jilid II dan tergantikan dengan tokoh lain.

Kendati demikian, Jokowi disebut akan tetap melakukan reshuffle kabinet kala kondisinya sudah mulai tenang. Gaya kejut inilah yang kerap dilakukan oleh mantan Gubernur DKI itu.

"Enggak terlalu bising lagi di ruang publik baru dia melakukan gebrakan itu. Biasanya begitu. Ada jedalah. Pandangan saya reshuffle pasti akan terjadi. Waktunya kapan? Biasanya Pak Jokowi pintar membaca momentum," kata Analis Politik atau Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Liputan6.com, Senin (6/7/2020).

"Tidak mungkin dalam waktu dekat. Dan Tunggu isu reshuffle mereda dulu," imbuh dia.

Pangi mengaku enggan menyebut siapa saja menteri yang layak didepak dan dipertahankan. Sebab belum ada alat ukur dalam menilai kinerja para menteri. Untuk itu, ia menyarankan agar Jokowi dapat melibatkan lembaga survei serta alat ukur lembaga internalnya dalam menentukan kebijakan tersebut.

"Kalau dulu era SBY ada namanya UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pembangunan) itu fokus untuk menilai kinerja menteri, ada item-itemnya, capaiannya, NEM, progressnya, target jangka menengah, jangka panjang. Itu terukur. Jadikan enggak bisa asumsi penilaian dukun dukun. Itu harus berbasis riset," ujar dia.

Namun begitu, dia melihat ancaman reshuffle kabinet yang dilontarkan Jokowi bisa menjadi pelecut para menterinya. Sebab kinerja anak buahnya itu dianggap lamban dalam bekerja.

"Bisa saja sebagai cambukan atau evaluasi bahwa saya itu memantau kerja kalian. Kalian harus becus bekerja jangan amburadul. Itu kan kalau menggantung membuat orang makin lama makin tertantang bukan? Ku gantung dulu ini. Di antara menteri jadi kaget-kaget. Saya reshuffle enggak ya. Artinya dia akan memperbaiki kinerjanya. Sehingga memang ada efek kejut dulu. Supaya menteri tidak main-main bahwa Jokowi sudah berfikir ke arah sana," terang dia.

Selanjutnya dia menilai pascapidato Jokowi, kinerja para menteri sudah menunjukkan perubahan ke arah lebih baik. Untuk itu, ia meminta formasi kabinet ini dipertahankan karena tak menjamin roda kinerja mereka akan bergerak lebih cepat jika ada pergantian pemain.

"Ada memang menteri yang bisa beradaptasi dengan cepat tetapi ada juga menteri yang adaptasi lama, ritme lama itu menghambat juga akselarasi kerja kementerian. Tidak ada jaminan reshuffle bisa bekerja lebih baik lagi," jelas dia.

Ancaman reshuffle kabinet juga diyakini pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, bukan sebagai omong kosong belaka. Reshuffle kabinet, kata dia, dipastikan akan tetap dilakukan jika tak ada perubahan dari kinerja bawahannya tersebut.

"Jokowi serius dengan kemarahannya. Reshuffle kabinet pasti dilakukan kalau menteri tak maksimal," ujar Adi kepada Liputan6.com, Senin (6/7/2020).

Dia menambahkan, kemarahan Jokowi di hadapan seluruh menteri dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 18 Juni 2020 lalu itu merupakan lecutan kepada para menteri. Sebab selama pandemi Covid-19 ini, para menteri dinilai masih bekerja biasa-biasa saja.

"Ini intimidasi ke menteri agar kerja maksimal. Jokowi bukan hanya marah, tapi juga murka. Jadi tak main-main," jelas dia.

Agar ini dapat berjalan seirama, kata Adi, parpol yang kadernya duduk di kabinet juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Mereka dapat menggembleng kadernya agar mampu mewujudkan apa yang menjadi target Presiden Jokowi.

"Parpol mesti melecut kadernya yang jadi menteri untuk kerja maksimal. Tidak ada pilihan lain," ucap dia.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, ada dua kementerian yang menjadi sorotan Jokowi. Yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Ini lantaran kinerjanya yang merosot terkait penyerapan anggaran dan kesigapan dalam menangani penanggulangan dampak Covid-19.

"Yang diomongin presiden itu kementerian prioritas untuk dievaluasi. Meski begitu, banyak kementerian lain yang kerjanya tak keliatan signifikan. Misalnya sektor pendidikan, pariwisata, ketenagakerjaan. Enggak kelihatan kerjanya," demikian Adi Prayitno menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyebut kemarahan Presiden Jokowi itu telah memiliki dampak nyata bagi kabinetnya. Para menteri menyikapi itu secara positif dengan meningkatkan kinerja yang lebih maksimal lagi.

"Jadi peringatan presiden kemarin itu kemudian tentu saja direspons secara positif oleh para menteri-menteri terkait. Menteri-menteri bertambah kinerjanya. Peringatan itu memiliki dampak yang nyata dan memperbaiki kinerja menteri dalam penanganan Covid-19," ujar Donny kepada Liputan6.com, Senin (6/7/2020).

Perbaikan kinerja para menteri ini, kata dia, dapat dilihat dari beberapa indikator. Kementerian-kementerian sudah mengubah sistem demi penanganan Covid-19 yang lebih maksimal. 

"Sudah bagus. Ya dari penyerapan anggaran lebih baik, kecepatan birokrasi dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat lebih baik. Nanti akan ada report ya tentang progres itu," ucap dia.

Senada dengannya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan para menteri kabinet sudah mulai menunjukkan progres yang lebih baik setelah ditegur keras oleh Jokowi. Karena itu, ia meminta agar tidak lagi meributkan isu reshuffle kabinet.

"Ini progres yang bagus, kalau progresnya bagus ngapain di-reshuffle? Dengan progress yang bagus ini reshuffle tidak relevan dan sejauh bagus terus, enggak relevan lagi reshuffle," jelas Pratikno di Kantor Kemensetneg Jakarta, Senin (6/7/2020).

"Jadi, jangan ribut lagi reshuffle karena progres kabinet," sambungnya.

Menurut dia, progres kinerja yang dilakukan para menteri tersebut dapat dilihat dari serapan anggaran di kementerian yang meningkat. Dengan adanya kemajuan tersebut, maka Pratikno menyebut reshuffle kabinet tak lagi diperlukan.

"Teguran keras tersebut punya arti signifikan teguran keras dilaksanakan cepat oleh kabinet," ujarnya.

Dia menjelaskan, teguran keras dan ancaman reshuffle kabinet yang disampaikan Jokowi itu bertujuan agar para menteri meningkatkan kinerjanya di masa pandemi virus Corona (Covid-19). Pasalnya, Jokowi melihat kinerja menterinya biasa-biasa saja di tengah situasi krisis akibat pandemi Corona.

Jokowi ingin persoalan ekonomi diselesaikan serta bantuan sosial segera tersalurkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Selain itu, serapan anggaran dan program yang membantu daya beli masyarakat dipercepat.

"Itulah mengapa beliau menyampaikan teguran yang keras kepada kita semuanya, kepada kami agar mempercepat kinerjanya," tutur dia.

Harapan serupa juga disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono. Menurut dia, isu perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo yang belakangan ini santer terdengar menjadi pemicu para menteri untuk bekerja lebih keras lagi.

"Kami berharap ini (isu reshuffle) menjadi pemicu teman-teman yang berada di kabinet supaya bekerja lebih keras lagi," kata Agung usai menghadiri acara pembekalan kader Partai Golkar di Graha Gandung Pardiman Center (GPC) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (4/7/2020).

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut tidak bersedia memberikan komentar atau tanggapan mengenai perombakan kabinet, karena persoalan perombakan, Presiden yang lebih tahu, kapan kebijakan tersebut dilaksanakan.

"Kapan waktunya dilaksanakan dan apakah perlu apa tidak (dilakukan reshuffle kabinet) tergantung beliau sendiri, beliau punya parameter sendiri, kita serahkan saja sama beliau. Kalau itu hak prerogatif presiden saya tidak bisa mengomentari," kata Agung Laksono.

Disentil lamban dalam penanganan bantuan sosial terdampak Covid-19, Menteri Sosial Juliari P Batubara langsung melakukan terobosan baik di internal maupun mitra kerja. Dalam instruksinya, Juliari menugaskan kepada PT Pos Indonesia untuk membuka jam layanan lebih panjang dari biasanya untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Kami instruksikan PT Pos Indonesia untuk menambah durasi layanan dari pagi hingga malam, menggerakkan semua sumber daya, selain menambah loket-loket serta titik lokasi penyaluran di komunitas, seperti kantor desa dan kelurahan, sekolah, serta pos RW," ungkap Mensos Juliari.

Selanjutnya, Mensos Juliari juga meninjau langsung proses penyaluran BST di Desa Katapang Pasung dan Desa Sekarwangi, Kabupaten Bandung, Sabtu 4 Juli 2020. Usai itu, dia juga mengecek penyaluran BST di Kantor Pos Kota Bandung.

Dalam realisasi penyerapan anggaran APBN 2020, Menteri Juliari mengklaim, kementeriannya menduduki posisi tertinggi dibanding dengan seluruh kementerian dan lembaga. Dari pagu anggaran Rp 104,453 triliun, sebanyak 60,38% sudah direalisasikan.

"Per hari ini penyerapan atau realisasi anggaran 2020 Kemensos mencapai 60,38 persen dari anggaran Rp 104 triliun," kata Mensos di sela Penguatan reformasi birokrasi dan submit penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Sosial di Jakarta, Selasa 30 Juni 2020.

Hal itu disampaikan Mensos menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu terkait penyerapan anggaran.

Lebih lanjut, Mensos mengatakan, arahan Presiden agar realisasi anggaran bisa lebih cepat tersebut menjadi pemicu motivasi Kemensos agar bekerja cepat meski selama ini dirasakan sudah sesuai dengan target program. Namun, sebagai aparatur negara, percepatan realisasi anggaran tersebut perlu harus tetap akuntabilitas.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto enggan menanggapi pertanyaan terkait ancaman reshuffle kabinet. Kementerian Kesehatan yang dipimpinnya itu dianggap Jokowi lamban dalam penyerapan anggaran sekitar Rp 75 triliun yang baru cair sedikit, yaitu sebesar 1,53%.

Menkes Terawan lebih memilih bergegas menuju kendaraan dinasnya ketimbang meladeni pertanyaan awak media. Kejadian ini berlangsung saat di sela-sela kunjungan kerjanya ke RS dr. Oen Solo Baru, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jumat 3 Juli 2020.

Meski demikian, dalam Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP, Selasa 30 Juni 2020, Menkes Terawan mengatakan, dirinya menegaskan siap untuk mewujudkan mimpi Presiden Jokowi terkait ketahanan kesehatan nasional.

Di situasi pandemi, pihaknya sedang mempersiapkan regulasi terkait pelayanan kesehatan digital sehingga terbagun ekosistem digital di bidang kesehatan. Ini semakin strategis demi mencegah penularan covid-19 kepada tenaga medis serta pasien yang berkunjung ke rumah sakit.

Selain itu, Ia juga mendorong percepatan produksi reagen PCR dan rapid test Covid maupun ICJ dalam negeri. Saat ini juga sudah terbit izin edarnya. Lalu sebagai upaya pemenuhan ventilator terutama dalam penanganan Covid-19, Kemenkes bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian bersinergi untuk menciptakan inovasi.

"Sampai saat ini sudah dilakukan pendampingan terhadap 36 inovator untuk pengembangan ventilator. Sebanyak 4 inovator ventilator sudah berizin," ungkap Terawan.

Dia juga menuturkan, masyarakat tak perlu ragu untuk menggunakan obat tradisional modern (OMAI) untuk memperkuat ketahanan tubuh masyarakat di tengah pandemi covid-19.

"Sudah dilakukan pengembangan obat modern asli Indonesia atau disingkat OMAI yaitu produk dengan bahan baku dari kekayaan alam Indonesia yang sudah dibuktikan keamanan dan kasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinik maupun klinik," tukasnya.