Menteri PUPR Sebut Pembangunan Tol Trans Sumatera Terkendala Dana

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, pembangunan jalan Tol Trans Sumatera saat ini terkendala masalah pendanaan. Menurut dia, jalan tol yang membentang dari Lampung hingga Aceh tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 500 triliun.

Namun, dana yang tersedia untuk menyelesaikan tol sepanjang 2.878 kilometer ini baru Rp 113 triliun. Rinciannya, Rp 72,2 triliun dari perbankan, Rp 21,6 triliun merupakan dukungan pemerintah, dan Rp 19,6 triliun dari penyertaan modal negara (PMN).

"Kendalanya hanya satu, pendanaan. Untuk total Trans Sumatra masih dibutuhkan anggaran Rp 387 triliun," kata Basuki usai rapat bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Untuk itu, Basuki menyatakan Presiden Jokowi telah meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir mencari solusi untuk menutupi kekurangan dana tol Trans Sumatera. Salah satu opsinya yakni dengan menerbitkan surat utang yang dijamin pemerintah.

"Ini ada beberapa option, beliau-beliau akan merumuskan apakah dengan mengeluarkan bond jangka panjang. Kalau bond jangka panjang pasti dengan jaminan pemerintah. Ini khususnya untuk jalan tol sumatera hanya pada pendanaan saja," jelas Basuki.

Selain itu, ada juga opsi untuk memanfaatkan Sovereign Wealth Fund (SWF). Basuki menuturkan skema pendanaan SWF masih digodok oleh pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menterinya mencari terobosan untuk pembiayaan proyek strategis nasional (PSN) Tol Trans Sumatera. Jokowi tak mau proyek tersebut membebani anggaran negara.

"Saya minta ada terobosan sumber-sumbet pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan juga tidak tergantung dari APBN. Ini yang saya kira perlu digarisbawahi," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/7/2020).