DKI PSBB Ketat Lagi untuk Tekan Covid-19, Ketua DPR: Jangan Hanya di Atas Kertas

Puan Maharani meminta, PSBB DKI Jakarta harus benar-benar diterapkan untuk tekan Covid-19.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 14 Sep 2020, 13:39 WIB
Diterbitkan 10 Sep 2020, 14:56 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani Saat Menghadiri ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
Ketua DPR RI Puan Maharani Saat Menghadiri ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). (Sumber foto: dokumentasi DPR).

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani meminta, DKI Jakarta benar-benar mendisiplinkan masyarakat ketika menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jika ingin mengatasi Covid-19.

"Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya," kata Puan, Kamis (10/9/2020).

Dia menuturkan, hal ini penting, agar masyarakat yang sudah merelakan diri tak keluar rumah, tak merasa disia-siakan usahanya untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah," ungkap Puan.

Politikus PDIP ini juga berharap, baik pemerintah pusat dan daerah bisa meningkatkan koordinasi dan konsistensi saat menerapkan kebijakan PSBB untuk mengatasi Covid-19.

“Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya," ungkap Puan.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Harapan Besar

Puan menuturkan, masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi ini, termasuk penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Dia meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T), dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Pasalnya, cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan.

"Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara, khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran Covid -19, hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan," pungkas dia.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya