DPR: Komisi X Belum Pernah Diajak Bahas Penyederhanaan Kurikulum oleh Mendikbud

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyesalkan kisruh yang muncul akibat isu dihapusnya pelajaran Sejarah dalam penyederhanaan kurikulum yang akan diterapkan pada 2021. Terlebih lagi, Fikri menyebut pihaknya sama sekali tak pernah diajak diskusi soal wacana penyederhanaan kurikulum tersebut.

"Kami di komisi X belum pernah diajak membahas kurikulum baru, tiba-tiba muncul isu penghapusan mapel sejarah, ada apa?," tanya dia melalui keterangan tertulis, Minggu (20/9/2020).

Fikri menambahkan, jangan sampai ada kesan penyusunan kurikulum baru tersebut dilakukan secara diam-diam.  

"Jangan menunggu ada kehebohan dulu, baru kita terbuka, semua mekanisme pembuatan kebijakan harus dipenuhi, tidak hanya pendekatan atas-bawah (top-down), namun juga mekanisme politik, teknokratif, partisipatif,  dan pendekatan bawah-atas (bottom-up)," urainya.

Politisi PKS ini juga meminta Mendikbud Nadiem Makariem memastikan sudah melibatkan semua pemangku kepentingan Pendidikan.

"Sehingga kebijakan yang lahir dapat tampil sebagai konsep yang sudah solid," imbuhnya.  

Menurut Fikri hal tersebut dapat dimulai dengan mengomunikasikannya kepada komisi X DPR RI.

"Mas Menteri harusnya sampaikan dan paparkan secara gamblang di DPR, baru dilaunching," tegasnya.

Fikri mengakui, pihaknya mendapatkan kehebohan tersebut dari media dan menduga penyusunan kurikulum ini sebagai bagian dari kurikulum adaptif menghadapi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung dari lebih dari 1 semester.  

"Kalau toh ada kurikulum penyesuaian karena pandemi, maka jangan mengulang seperti isu mapel Agama yang hilang dan bikin gaduh," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim sendiri telah membantah jika pihaknya akan menghapus pelajaran Sejarah. Hal ini disampaikan melalui video yang diunggahnya di akun Instagramnya @nadiemmakarim, Minggu (20/9/2020).

"Saya ingin mengucapkan sekali lagi, bahwa tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan, penghapusan mata pelajaran sejarah kurikulum nasional," kata Nadiem.

Menurut dia, apa yang keluar di publik hanya salah satu dari puluhan bentuk penyederhanaan kurikulum, yang sampai sekarang masih dilakukan uji publik. Dan belum bersifat final.

"Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," ungkap Nadiem.

Dia menegaskan, penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Dan di tahun 2021, akan ada uji coba yang bentuknya belum skala nasional.

"Jadinya sekali lagi tidak ada kebijakan apa pun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah," jelas Nadiem.