PKS Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Berikan Vaksin Covid-19 ke Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengingatkan pemerintah supaya tak buru-buru memberikan vaksin Covid-19 bagi masyarakat.

“Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebut, masak urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana tabrak sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tulis yang dikutip pada Senin (26/10/2020).

Mulyanto mengatakan, sebelum pemerintah memberikan vaksinasi ke publik, sudah sepatutnya memastikan sejumlah hal terlebih dahulu seperti izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kemudian BPOM juga harus sudah menerbitkan izin edar, sehingga tervalidasi, bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin Covid-19 dan aman bagi kesehatan. Tidak ada efek samping yang berarti,” jelas Mulyanto.

Mulyanto juga minta pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut, agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan religius mereka.

“Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat. Sebaiknya pemerintah stop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan,” ujarnya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dirinya menekankan agar penanggulangan pandemi Covid-19 mesti berfokus pada keselamatan manusia, dalam hal ini keselamatan rakyat Indonesia.

“Penanggulangan Covid-19 ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya,” ujar Mulyanto.