Dapat Kritikan di Setahun Jokowi-Ma'ruf, Begini Respons Kemendikbud

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang kali ini berada di bawah kendali Nadiem Makarim selaku menteri, mendapat banyak kritikan saat momentum satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Terkait hal ini, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evy Mulyani mengatakan pihaknya menghargai masukan dan pendapat sejumlah pihak tersebut.

"Kemendikbud menghargai opini dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Fokus utama kami adalah untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan pendidik di Indonesia," kata Evy, Senin (26/10/2020).

"Kemendikbud terbuka untuk bekerja sama dengan pihak mana pun yang berniat baik memberikan kontribusi positif guna mencapai tujuan ini," lanjut dia.

Dia memandang, beragam transformasi yang kini dilakukan Kemendikbud saat pandemi Covid-19 merupakan upaya guna menciptakan masyarakat yang maju.

"Transformasi yang tanggap dan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan saat ini bertujuan agar masyarakat dapat maju, bangkit, dan pulih, khususnya dari situasi pandemi Covid-19," ungkap Evy.

Dia menegaskan, Kemendikbud tak pernah tinggal diam. Misalnya, menghadirkan program penyesuaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler, BOS Afirmasi, BOS Kinerja supaya dapat digunakan leluasa untuk kebutuhan sekolah di masa pandemi.

Kemendikbud, lanjut Evy, juga membantu mahasiswa di tengah pandemi ini dengan melonggarkan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT (semacam SPP) secara mencicilnya. Selain juga memberikan izin untuk penundaan UKT jika memang tak memungkinkan untuk membayar, penurunan UKT, serta pemberian beasiswa dan bantuan infrastruktur.

"Penyaluran bantuan kuota data internet kepada seluruh guru, siswa, mahasiswa, dan dosen. Penyaluran bantuan kuota internet berjalan sesuai rencana, di mana pada Oktober periode pertama mencapai 35,7 juta peserta didik dan pendidik," kata Evy.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyoroti perkembangan dunia pendidikan Tanah Air di tangan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

Menurutnya, kualitas pendidikan setahun terakhir masih jalan di tempat.

"Pendidikan kita masih jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran akibat pandemi dan kebijakan pendidikan yang tidak jelas arahnya," cetus Koordinator Nasional JPPI itu kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Dia mempertanyakan langkah Jokowi menggabungkan pendidikan dasar serta menengah dengan pendidikan tinggi dalam satu kementerian. Toh, kata dia, belum ada terobosan yang menonjol setelah dilakukan penyatuan tersebut.

"Meski pendidikan tinggi dan Dikdasmen (pendidikan dasar dan menengah) sudah disatukan, tapi belum ada langkah terobosan atas sinergi ini. Bahkan misalnya, problem kualitas guru di sekolah masih menjadi urusan Dikdasmen, belum menjadi persoalan yg terintegrasi juga di perguruan tinggi (LPTK)," papar dia.

Ubaid menilai, selama setahun ini pendidikan rakyat cenderung diabaikan. Pemerintah dilihatnya cenderung fokus memperhatikan pada pendidikan formal.

"Setahun ini pendidikan rakyat diabaikan. Pemerintah terlalu fokus di pendidikan formal. Sementara pendidikan non formal dan pendidikan berbasis masyarakat tidak mendapat tempat dan perhatian pemerintah," jelasnya.