Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan kerangka operasi yang komprehensif untuk membasmi kelompok teroris KKB di Papua. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, strategi itu tetap mencakup prinsip hak asasi manusia.
"Pemerintah sedang menyiapkan kerangka operasi yang komprehensif, yang memperhatikan secara ketat prinsip-prinsip HAM," kata Jaleswari di Jakarta, Jumat (30/4/2021).
Dia mengatakan, pemerintah akan memastikan penegakan hukum yang akan dilakukan kepada KKB tidak akan eksesif. Sebab, ada kekhawatiran penegakan eksesif akan berdampak negatif kepada masyarakat.
Advertisement
"Kepentingan yang utama adalah memulihkan keamanan dan menghentikan teror yang meningkat dan berlanjut di masyarakat akhir-akhir ini. Serta tetap mengedepankan penyelesaian persoalan Provinsi Papua dengan pendekatan kesejahteraan, misalnya dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 tahun 2020," beber Jaleswari soal KKB.
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Minta Masyarakat Tenang
Jaleswari mewanti, masyarakat sipil, adat dan gereja tidak khawatir. Dia juga meminta agar mereka tetap beraktivitas seperti biasa dalam melakukan kerja-kerja pengabdian masyarakat sesuai hukum yang berlaku.
"Serta turut bekerja sama dalam melakukan pemantauan agar kegiatan penegakan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM, sehingga harapan kita menciptakan Provinsi Papua yang damai dan sejahtera bisa terwujud," ungkap Jaleswari.
Â
Reporter:Â Intan Umbari Prihatin
Sumber: Merdeka
Advertisement