Pramono Kaget dalam Dua Hari Sudah Ada 7.000 Pendaftar PPSU

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menyampaikan jumlah pendaftar untuk posisi Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau yang akrab dikenal sebagai pasukan oranye, membludak hingga lebih dari 7.000 orang hanya dalam dua hari sejak lowongan diumumkan.

“Saya secara pribadi saya kaget, tadi dilaporin sekarang ini yang mendaftar dalam waktu sebentar sudah 7.000 lebih, dari 1.100 yang akan diterima, mungkin kalau masa pendaftaran itu katakanlah seminggu dua minggu lagi angkanya pasti lebih besar dari itu," kata Pramono kepada awak media di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Pramono mengatakan, perubahan mekanisme seleksi PPSU di DKI Jakarta kini memang dibuat lebih terbuka dan transparan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menghapus syarat pendidikan minimal SMP, sehingga lulusan SD pun kini dapat mendaftar.

“Saya hanya ingin melihat mekanismenya berjalan dengan baik atau tidak, karena saya tidak akan menitip orang dalam. Memang mekanismenya saya ubah agar lebih transparan dan terbuka,” ucap Pramono.

Menurutnya, kebijakan ini diambil sebagai upaya menghindari praktik percaloan atau titipan orang dalam (ordal) yang selama ini kerap dikaitkan dengan proses rekrutmen PPSU di DKI Jakarta.

Pramono menyebut, proses seleksi PPSU Jakarta pun kini diputuskan di level wali kota dan bupati, meskipun tetap harus dilaporkan kepada gubernur.

Lonjakan jumlah pendaftar ini menjadi kejutan tersendiri bagi Pramono. Dia pun menyoroti tingginya minat kerja di Jakarta.

“Saya kaget, ternyata keinginan orang untuk bekerja sangat tinggi, apalagi ketika syaratnya diubah jadi lebih terbuka dan transparan. Kalau masa pendaftaran diperpanjang satu atau dua minggu lagi, mungkin jumlahnya akan jauh lebih banyak dari ini,” ujarnya.

Adapun Pemprov DKI Jakarta menyediakan total 1.652 formasi PPSU, dengan rincian 1.100 hanya untuk PPSU atau pasukan oranye dalam periode 2025. Sedangkan, kuota 552 lainnya rencananya dibuka awal tahun 2026.

Lowongan PPSU ini disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk warga ber-KTP DKI Jakarta. Pramono menjamin sistem rekrutmen bakal transparan dan bebas titipan ordal.