Demokrat Minta Moeldoko Fokus Kerja di KSP, Ketimbang Jadi Part Timer

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kembali mengutarakan unek-uneknya soal Moeldoko.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 14 Nov 2021, 08:31 WIB
Diterbitkan 14 Nov 2021, 08:31 WIB
Momen AHY Kibarkan Panji Demokrat
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat mengibarkan bendera Partai Demokrat usai terpilih secara aklamasi dalam Kongres V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). AHY menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketum partai. (Liputan6.com/Dok Partai Demokrat)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kembali mengutarakan unek-uneknya soal Moeldoko. Dia mengaku heran atas sikap Kepala Staf Presiden Moeldoko yang dianggapnya tidak patut.

Sebab, kata dia, Moeldoko masih terus berusaha mengusik legalitas Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

 

"Moeldoko tidak layak dijadikan contoh dengan menjadi begal politik, berusaha merampas kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, secara ilegal, melanggar norma-norma kepatutan dan aturan hukum," kata pria karib disapa Zaky ini melalui keterangan tertulis diterima, Jakarta, Minggu (14/11/2021).

Koordinator Juru Bicara Partai Demokat ini juga menilai, Moeldoko tidak menghargai dan menjaga nama baik Presiden Joko Widodo. Terlebih, Jokowi sudah mempercayakan posisi strategis sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

"Moeldoko selaku KSP bukannya fokus bantu Presiden, malah kerja paruh waktu (part time) berusaha merebut kepemimpinan sah Partai Demokrat di bawah ketum AHY dengan cara ilegal," kritik Zaky.

Sarankan Fokus di Kerjaan

Zaky berharap, Moeldoko bisa fokus kembali terhadap tugasnya selaku KSP dan tidak mencari celah untuk mengambil kekuasaan atas Partai Demokrat.

"Langkah Moeldoko begini malah membuat susah Presiden. Jadi beban ini kelakuan Moeldoko bagi Presiden. Fokus kerja 100 persen saja belum tentu menunjukkan kinerja yang baik, apalagi banyak sambilan begini?" Zaky menandasi.

Kisruh antara Moeldoko dan Partai Demokrat kubu AHY masih belum usai. Diketahui, usai gugatan AD/ART diajukan kubu Moeldok ditolak PTUN, langkahnya dengan menjadikan Yusril Kuasa Hukum untuk gugatan senada di Mahkamah Agung juga bernasib sama.

Respons Terakhir Moeldoko

April 2021 lalu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan menjawab saat dicecar pertanyaan soal internal Partai Demokrat. Dia pun meminta awak media yang bertanya untuk tak ikut-ikut bersikap primitif.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat menyampaikan penjelasan soal pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (9/4/2021).

"Jangan ikut ikutan primitif," ucap Moeldoko kepada wartawan.

Dia mengaku hanya mau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Terlebih, Moeldoko juga berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Ini kantor kepresidenan, tanya yang berkaitan dengan kerja-kerja KSP," tegasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya