Soal Bansos Dikubur, Cak Imin: Terindikasi Penyalurannya Tidak Sesuai Prosedur

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait adanya temuan puluhan karung beras bantuan sosial alias bansos dikubur di Tirtajaya, Sukmajaya, Depok.

Adapun itu adalah bansos tahun 2020 yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Cak Imin juga meminta dilakukan penelusuran dan evaluasi total terkait mekanisme penyaluran bantuan. "Temuan beras bansos yang membusuk ini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebab, ini mengindikasikan prosedur penyaluran bansos tidak sesuai ketentuan, sehingga berdampak pada adanya masyarakat tidak mendapatkan bansos," ujar Cak Imin dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).

Cak Imin mendorong Kemensos bersama Kepolisian untuk terus melakukan penyelidikan terhadap temuan puluhan karung beras yang ditimbun hingga membusuk tersebut, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang nantinya terbukti lalai atau melakukan pelanggaran.

"Kemensos harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai mekanisme pembuangan atau penggantian bansos apabila bansos rusak atau tidak layak diberikan kepada penerima bansos sehingga ke depannya dapat dilakukan mekanisme yang tepat untuk mengatasi bansos yang rusak atau sudah tidak layak," katanya.

Menyusul temuan kasus ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ke depan Kemensos harus meningkatkan pengawasan dari pendistribusian bansos, baik tunai maupun nontunai. “Sehingga bansos dapat disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah atau nominal yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Penemuan Bantuan Presiden (Banpres) berupa sembako dan beras menarik perhatian semua pihak. Kementerian Sosial mendatangi lokasi untuk memastikan beras Banpres yang dipendam di lahan kosong, kawasan KSU, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Dadang Iskandar mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan untuk memastikan penemuan Banpres tersebut. Kemensos menduga beras tersebut bukan milik Kemesos, hal itu dilihat dari kemasan bansos.

“Dilihat dari kemasannya sama, tapi ada ciri yang berbeda, itu seinget saya zaman Pak Menteri Juliari Batubara (Mensos sebelum Tri Rismaharini-red), karena kita minta sama Bulog untuk disalurkan ke masyarakat dengan memiliki ciri,” ujar Dadang kepada Liputan6.com di Sukmajaya, Depok, Selasa (2/8/2022).

Dadang mengungkapkan, pengadaan beras menggunakan dana dari Kemensos kepada Bulog dengan memiliki label Bantuan Presiden melalui Kemensos. Label tersebut untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu hal terhadap bantuan yang bersumber Kemensos.

“Kalau di lokasi penemuan ini ada bedanya, disini tidak ada tulisan bantuan dari Presiden melalui Kemensos, kalau ini polos saja,” ungkap Dadang.

Berdasarkan pengamatan Kemensos di lokasi beras yang ditemukan diduga bukan milik Kemensos. Diakuinya pada saat penanganan bantuan Covid-19, Kemensos memberikan bantuan salah satunya beras.

“Tapi kan bantuan yang diberikan berupa beras bukan hanya Kemensos, tapi Kementerian lain maupun Pemda pada saat itu ikut membantu memberikan bantuan,” ucap Dadang.

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Dadang Iskandar memastikan, setiap bantuan yang diberikan Kemensos memiliki label sendiri, salah satunya bantuan Presiden melalui Kemensos. Selain itu, Kemensos pada penyaluran Banpres tidak bekerja sama dengan JNE.

“Penyaluran bantuan melalui Bulog pada pengadaan beras, lalu bekerja sama dengan SSI,” terang Dadang.

Dadang menduga, pada saat penyaluran kemungkinan SSI bekerja sama kembali dengan JNE pada saat penyaluran. Namun, dirinya tidak dapat memastikan hal tersebut dan diduga beras yang ditemukan lokasi di Depok bukan milik Kemensos.

“Nah itu yang kami tidak paham, jadi diduga ini bukan barang milik Kemensos,” kata Dadang.

Dadang menambahkan, Kemensos melakukan penyaluran berupa beras seberat 25 kilogram, kepada 1,9 juta penerima manfaat di wilayah Jabodetabek. Selain itu, Kemensos sempat mendatangi JNE meminta klarifikasi data daerah bantuan yang dikirim dari JNE.

“Iya tadi kita memang mau mendatangi kantor JNE hanya klarifikasi data daerah bantuan,” ungkap Dadang. 

Perwakilan JNE, Samsul Jamaludin, mengklarifikasi terkait tundingan penimbunan Bantuan Sosial (Bansos) Presiden Jokowi. Menurut Samsul, bansos tersebut bukan milik pemerintah, tapi punya JNE.

Keterangan itu disampaikan oleh Samsul saat diperiksa oleh penyidik Polres Metro Depok, hari ini Senin 1 Agustus 2022.

"Mereka menganggap beras itu sudah jadi milik PT JNE karena telah mengganti kepada pihak pemerintah. Ini keterangan belum didukung dokumen. Jadi baru keterangan secara lisan tentu akan didalami," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan saat konferensi pers, Senin 1 Agustus 2022.

Zulpan menerangkan, PT JNE bekerja sama dengan PT DNR, selaku pemenang tender diarahkan untuk mengantarkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat yang berhak sesuai dengan data pemerintah pada 2020.

Dalam hal ini, PT JNE mengambil bantuan sosial berupa beras di Gudang BULOG, Pulogadung, Jakarta Timur seauai intruksi dari PT DNR.

Kepada penyidik, Samsul Jamaludin mengaku proses pengambilan Bansos mengalami gangguan. Sejumlah beras dilaporkan rusak akibat terguyur hujan.

"Pada saat pengambilan beras di Pulo Gadung ini mengalami kendala di perjalanan akibat cuaca hujan deras, sehingga beras dikatakan dalam kondisi rusak," ujar dia.

PT JNE mengklaim bantuan sosial (Bansos) Presiden Jokowi yang ditimbun dinilai tak layak disalurkan pemerintah. Bansos ditemukan di lahan bekas parkir mobil perusahaan jasa ekspedisi JNE di Jalan Raya Tugu, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok.

Perwakilan dari JNE telah dimintai keterangan penyidik Polres Metro Depok, Senin, 1 Agustus 2022. Kepada penyidik, pihak JNE mengakui menimbun bansos Presiden Jokowi berupa beras.

"Yang kita lihat di media sosial yang viral beras yang ditimbun adalah beras yang rusak. Jadi beras yang telah basah dalam perjalanan pengambilan gudang BULOG. Ini pengakuan pihak JNE," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, saat konferensi pers, Senin, 1 Agustus 2022.

Zulpan menerangkan, PT JNE dikontrak oleh PT DNR untuk menditribusikan bantuan sosial secara door to door atau pintu ke pintu kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. Diketahui, PT DNR sebagai vendor pemenang proyek Bansos Presiden tahun 2020.

"BULOG kerja sama dengan PT DNR sebagai pemenang lelang tahun 2020. PT DNR kerja sama dengan PT JNE untuk disalurkan door to door," ujar dia.

Sebelumnya, Samsul juga mengklaim bansos yang ditimbun milik pihak JNE. Keterangan itu disampaikan oleh Samsul saat diperiksa oleh penyidik Polres Metro Depok, hari ini Senin (1/8/2022).

"Mereka menganggap beras itu sudah jadi milik PT JNE karena telah mengganti kepada pihak pemerintah. Ini keterangan belum didukung dokumen. Jadi baru keterangan secara lisan tentu akan dalami tentunya dari pihah JNE," ujar Zulpan.

Zulpan menerangkan, PT JNE bekerja sama dengan PT DNR, selaku pemenang tender diarahkan untuk mengantarkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat yang berhak sesuai dengan data pemerintah pada 2020.

Dalam hal ini, PT JNE mengambil bantuan sosial berupa beras di Gudang BULOG, Pulogadung, Jakarta Timur sesuai intruksi dari PT DNR.