3 Pernyataan Menko Muhaimin Iskandar Usai Rapat Bahas DTSEN dengen Sejumlah Kementerian

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar mengumpulkan 18 Kementerian yang ikut serta dalam penugasan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di kantor Kementerian Koordinator pada Kamis 27 Februari 2025.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko Muhaimin Iskandar menekankan, DTSEN berperan penting dalam memastikan kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan efisien dalam upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Menurutnya, DTSEN memungkinkan pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin ekstrem secara lebih akurat, sehingga bantuan dapat disalurkan dengan tepat dan terukur.

"Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, data tunggal sosial ekonomi nasional mutlak dibutuhkan agar akurasi masyarakat yang berada dalam posisi miskin ekstrem itu benar-benar bisa tertangani dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan target kita untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem maksimal pada 2026," ujar Cak Imin, sapaan akrabnya, Kamis 27 Februari 2025.

Dia menjelaskan, telah melakukan rapat tingkat menteri dan akan menindaklanjuti perkembangan untuk menjalankan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tersebut.

"Kami semua tadi melakukan rapat tingkat Menteri, meng-update dan terus menindaklanjuti perkembangan dari tugas kami semua menjalankan Inpres Nomor 4 Tahun 2025," terang Cak Imin.

Dari hasil rapat tingkat Menteri tersebut, Cak Imin memaparkan teknis upaya penanggulangan kemiskinan pada tahap awal. Salah satu langkah utamanya adalah penyaluran berbagai bantuan sosial oleh Kementerian Sosial, yang juga akan digunakan sebagai proses verifikasi lapangan atau ground checking.

Berikut sederet pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bahas soal DTSEN dihimpun Tim News Liputan6.com:

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat tuntas paling lambat pada 2026 dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hal ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pada Kamis 27 Februari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan, DTSEN berperan penting dalam memastikan kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan efisien dalam upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Menurutnya, DTSEN memungkinkan pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin ekstrem secara lebih akurat, sehingga bantuan dapat disalurkan dengan tepat dan terukur.

"Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, data tunggal sosial ekonomi nasional mutlak dibutuhkan agar akurasi masyarakat yang berada dalam posisi miskin ekstrem itu benar-benar bisa tertangani dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan target kita untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem maksimal pada 2026," terang Cak Imin, sapaan akrabnya, Kamis 27 Februari 2025.

Lebih lanjut, Muhaimin menekankan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada ketersediaan data, tetapi juga pada keakuratan, keamanan, serta keberlanjutan pembaruan data tersebut.

Selain itu, keberadaan DTSEN juga akan memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga filantropi berbasis keagamaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan badan sosial lainnya.

Dengan menggunakan satu basis data yang sama, lembaga-lembaga sosial dapat lebih efektif dalam menyalurkan bantuan dan memastikan bahwa program-program sosial mereka selaras dengan target pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem.

"Data tunggal sosial ekonomi nasional ini akan mempermudah keterlibatan filantropi lembaga-lembaga kemasyarakatan sosial yang berbasis keagamaan dan keumatan zakat, infak, sodako dan pundi-pundi keagamaan-keagamaan yang memiliki kegiatan bantuan sosial untuk menggunakan data yang sama," tutur Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan, telah melakukan rapat tingkat menteri dan akan menindaklanjuti perkembangan untuk menjalankan Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

"Kami semua tadi melakukan rapat tingkat Menteri, meng-update dan terus menindaklanjuti perkembangan dari tugas kami semua menjalankan Inpres Nomor 4 Tahun 2025," terang Cak Imin.

Dari hasil rapat tingkat Menteri tersebut, Cak Imin memaparkan teknis upaya penanggulangan kemiskinan pada tahap awal. Salah satu langkah utamanya adalah penyaluran berbagai bantuan sosial oleh Kementerian Sosial, yang juga akan digunakan sebagai proses verifikasi lapangan atau ground checking.

"Pada kuartal pertama kementerian sosial telah menyalurkan berbagai bantuan sosial baik itu PKH maupun bantuan-bantuan sosial lainnya," ucap Cak Imin.

"Yang juga akan kita gunakan sebagai ground checking memastikan bahwa antara data tunggal sosial ekonomi dengan data penyaluran bantuan sosial melalui Kementerian Sosial," tambahnya.

Setelah itu, pemutakhiran data dilakukan dengan dua jalur, jalur pertama secara formal melalui birokrasi yang berjenjang dari pemerintah daerah sampai tingkat pusat. Lalu untuk jalur kedua akan mengundang partisipasi masyarakat untuk menjadi bagian dari perkembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi.

"Berikutnya pemutakhiran data bisa dilakukan dengan dua jalur pertama secara formal melalui birokrasi yang berjenjang dari pemerintah daerah sampai tingkat pusat dari hierarki kepemimpinan birokrasi yang sentral sampai ke daerah. Yang kedua kita juga mengundang partisipasi masyarakat untuk menjadi bagian dari updating dinamika perkembangan data tunggal sosial ekonomi sehingga tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan di dalam pembangunan nasional kita," jelas Cak Imin.