PDIP Nilai Perubahan Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat Oleh Anies Bakal Timbulkan Kebingungan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menanggapi soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan pencanangan mengubah nama Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta hari ini, Rabu (3/8/2022) di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat.

Menurut Gilbert kebijakan Anies yang mengubah nama Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat itu sangat rancu. Perubahan itu kata dia, berpotensi menyebabkan kebinggungan dalam banyak hal, salah satunya dalam dunia pendidikan.

"Mengartikan bahasa Inggris hospital akan menjadi dua arti, Rumah Sehat untuk RSUD DKI dan Rumah Sakit buat RS di luar RSUD, dan keduanya mempunyai arti yang berbeda. Ini akan membingungkan mereka yang sekolah," kata Gilbert dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).

Selain itu, Gilbert menjelaskan secara nasional Rumah Sakit merupakan singkatan dari Rumah Sakit. Sehingga menurut Gilbert perubahan itu akan membutuhkan penyesuaian yang cukup luas.

"Ini sama seperti arti rumah singgah yang beda dari rumah tinggal. Secara nasional juga RS masih singkatan Rumah Sakit, bukan Rumah Sehat," ujar dia.

Gilbert berpandangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak boleh sembarangan dan gegabah dalam mengambil kebijakan. Terkait perubahan tersebut, Gilbert meminta Pemprov DKI melibatkan pihak ahli termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Ini bukan seperti penamaan jalan yang merupakan wewenang DKI dan tidak jelas alasannya, membingungkan dan menimbulkan penolakan masyarakat. Apalagi perubahan nama RS dilakukan 2 bulan menjelang berakhir jabatan," jelas Gilbert.

Gilbert mengutarakan secara mendasar tidak ada kebijakan Anies Baswedan yang cukup membantu Rumah Sakit (RS) di DKI Jakarta termasuk saat Covid-19. Gilbert menyatakan pengobatan seluruh pasien saat pandemi ditopang pemerintah pusat.

"Selama pandemi COVID sedang di puncak, malah pemerintah Pusat yang menopang pengobatan seluruh pasien, bukan dari APBD. Kesan yang timbul adalah kebijakan yang tidak bijak, sekedar pengalihan isu misalnya dari kasus pagar JIS yang disebut mahakarya tetapi nyatanya tidak," kata dia.