Survei IPP soal Pj Gubernur DKI Ungkap Bahtiar Unggul dari Marullah dan Heru

Menurut Ikhwan Arif, pendiri Indonesia Political Power (IPP), pilihan masyarakat DKI terhadap Pj Gubernur Jakarta tidak ditentukan kepentingan politik mana pun.

oleh Liputan6.com diperbarui 07 Okt 2022, 16:04 WIB
Diterbitkan 07 Okt 2022, 12:17 WIB
Momentum Memupuk Rasa Cinta Tanah Air
Direktur Jenderal (Dirjen) Pol & PUM Kemendagri, Bahtiar.

Liputan6.com, Jakarta - Dalam temuan survei Indonesia Political Power terkait Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta, nama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, memperoleh posisi teratas. Sebagai teknokrat, dia dinilai cocok menggantikan posisi Anies Baswedan hingga 2024.

Berdasarkan hasil survei itu, masyarakat menginginkan Bahtiar menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta dengan hasil 37 persen untuk kriteria tidak terikat kepentingan politik dan sebagai teknokrat. Kemudian posisi kedua disusul Sekda DKI Jakarta Marullah sebanyak 24 persen, lalu terakhir di posisi ketiga ada nama Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Heru Budi Hartono 8 persen, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.

Menurut Ikhwan Arif, pendiri Indonesia Political Power (IPP), pilihan masyarakat DKI terhadap Pj Gubernur Jakarta tidak ditentukan kepentingan politik mana pun. Ini dibuktikan dengan persentase pilihan hingga 28 persen tidak terikat kepentingan di lingkaran politik. Kemudian netralitas pemilih dari pola masa lalu sebanyak 13 persen.

“Berdasarkan hasil survei ini, kita lihat Pak Bahtiar sebagai teknokrat yang tidak terikat dari kepentingan politik baik itu dilingkarkan politik Pak Anis maupun dilingkarkannya Pak Jokowi. Kemudian ada gambaran atau pola politik DKI yang sangat jelas. Publik di DKI tidak menginginkan polarisasi tajam,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, (7/10/2022).

Begitu juga ketika responden mendapat pertanyaan bila diberi suara untuk memilih penjabat, masyarakat masih konsisten menjawab Bahtiar pada posisi teratas dengan persentase 43 persen disusul Marullah 27 persen. Ada pun Heru Budi memperoleh 9 persen. Sementara sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

 

3 Poin Penting Survei

Menurut Ikhwan hasil survei ini menunjukkan ada beberapa poin penting. Pertama adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap politik masih cukup tinggi.

"Ini dibuktikan bahwa 67 persen tidak tahu kalau jabatan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies akan berakhir pada Oktober 2022. Ini divalidasi lagi adanya 65 persen masyarakat yang tidak tahu bahwa Anies akan diganti dengan penjabat setingkat Pj Gubernur,” ucap Ikhwan.

Hasil survei ini, lanjut dia, menunjukkan masyarakat tidak berafiliasi secara politik dan dan tidak terikat politik identitas.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan secara hybrid yang menjadi populasi adalah masyarakat DKI Jakarta. Survei ini dilakukan pada tanggal 24-28 September 2022 dengan sample survei tersebar secara acak multistage random sampling.

Metode penarikan sampel yakni multistage random sampling dengan jumlah responden 600 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Penelitian ini dilakukan melalui sambungan telepon dan pengisian kuesionerdigital kepada responden.

 

Infografis Jelang Akhir Jabatan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Jelang Akhir Jabatan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya