Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Hasto Tegaskan Dewan Kolonel Pendukung Puan Tak Sesuai AD/ART PDIP

Dewan Kolonel merupakan wadah bagi pendukung Puan Maharani sebagai Capres yang berasal dari kalangan kader PDIP di DPR.

oleh Liputan6.com diperbarui 24 Okt 2022, 06:14 WIB

Diterbitkan 24 Okt 2022, 06:00 WIB

Megawati Buka Rakor Politik dan Keamanan PDIP

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP non aktif Puan Maharani mengikuti Rakor Bidang Politik & Keamanan Tingkat Nasional, Jakarta, Kamis (3/5). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Dewan Kolonel tidak sesuai dengan AD/ART partai, sehingga harus ditegakkan disiplin.

Dewan Kolonel merupakan wadah bagi pendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (Capres) yang berasal dari kalangan kader PDIP di DPR.

"Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres, arahan Bu Ketua Umum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (24/10/2022).

Penegakan disiplin, kata dia, berlaku tak hanya bagi Dewan Kolonel tapi juga kepada politikus PDIP FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy.

"Jadi, semua tegak lurus disiplin, tidak hanya Dewan Kolonel. Pak FX Rudy dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres, itu kewenangan dari ketum, sebagai partai akan menegakkan disiplin partai, kepada semua pihak tanpa terkecuali," kata Hasto, seperti dikutip dari Antara.

Namun Sekjen mengaku tidak ingat persis soal tanggal terhadap teguran keras yang telah diberikan DPP PDIP kepada anggota Dewan Kolonel. Yang pasti, kata dia, secara jelas partai menegakkan disiplin kepada semua pihak.

"Saya tak ingat persis, tapi acara yang dilakukan kaderisasi DPC Tangsel, saat itu Bu Ketum menegaskan disiplin partai harus ditegakkan dan itu tidak pandang bulu," kata Hasto menegaskan.

Kemunculan Dewan Kolonel

Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/8/2022). Pertemuan politik Puan Maharani dengan Surya Paloh tersebut dalam rangka silatuhrami dan Safari politik yang merupakan salah satu amanat dari Rakernas PDIP yang digelar Juni 2022 lalu dengan menugaskan Puan Maharani untuk membuka komunikasi dengan partai lain menjelang Pemilu 2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Utut Adianto meluruskan pembentukan Dewan Kolonel yang diusulkan anggotanya Johan Budi Sapto Pribowo. Kata Utut, sebutan Dewan Kolonel hanya sebuah penyemangat.

Utut memastikan, konsep besar pembentukan Dewan Kolonel tetap untuk mendukung pencapresan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Inikan cuma ya Mas Johan Budi memberikan julukan, supaya semangat. Kalau konsep besarnya kan membantu mbak Puan," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Utut mengaku tidak masalah dengan keberadaan Dewan Kolonel tersebut. Ia mengaku enggan mengomentarinya lebih lanjut.

"Udahlah kalau itu biarin saja. Saya enggak menjawab nama dan peristiwa. Saya menjawab kenapa ini kenapa itu," kata Wasekjen PDIP ini.

Dia pun tak mau menjawab apakah seluruh PDIP telah mendukung Puan sebagai calon presiden atau tidak.

"Itu wilayahnya pak Sekjen yang jawab, saya lebih ke DPR RI," ujar mantan atlet Catur ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Dewan Kolonel yang dibentuk anggota Fraksi PDIP DPR RI hanya guyonan politik.

Hasto telah mengkonfirmasi ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto. Hasto menegaskan, Dewan Kolonel tidak ada dalam struktur partai.