1.967 CPNS Mengundurkan Diri, Ketua DPR: Negara Kehilangan Potensi SDM Berkualitas

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan mundurnya 1.967 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 menjadi sinyal proses bahwa rekrutmen aparatur sipil negara perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Menurut Puan, proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir.

"Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut Puan, tingginya jumlah CPNS yang mengundurkan diri bukan merupakan fenomena biasa, melainkan indikator yang menunjukkan bahwa sistem yang ada belum mampu menjawab ekspektasi dan kebutuhan generasi muda.

Dia menilai ada faktor kelemahan perencanaan dalam rekrutmen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan. Jika ini tidak diperbaiki, negara akan kehilangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua," katanya.

Dia pun mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN.

Menurut dia, rekrutmen itu perlu memperhatikan sejumlah aspek penting, mulai dari transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan, ada sebanyak 1.967 orang lulusan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 yang mengundurkan diri. Alasannya beragam, mulai dari hasil optimalisasi hingga merasa gaji sebagai PNS sedikit.

Secara nasional, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, total semustinya ada 16.167 formasi CPNS 2024 yang kosong. Namun karena langkah optimalisasi, setidaknya hanya 12 persen dari jumlah tersebut yang tidak terisi.

"Setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12 persen. Alhamdulillah masih ada 88 persen yang tadinya kosong menjadi terisi," kata Zudan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

Adapun optimalisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), untuk memitigasi agar tidak terjadi kekosongan formasi. Dengan cara menarik peserta CPNS 2024 dengan nilai tertinggi mendekati kuota kelulusan, untuk mengisi formasi yang tak terisi.

"Misalnya, di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti ini sebagian besar dosen. Misalnya mendaftar pada dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Formasinya 2, yang bersangkutan ranking 3 dan 4. Maka dia tidak lulus," papar Zudan.

"Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada jurusan Sosiologi, yang melamar tidak ada. Maka 2 orang nilai terbaik secara sistem dikirim ke Nusa Cendana. Jadi menjadi lulus karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong," terangnya.

Kementerian PANRB telah membuat kebijakan agar optimalisasi formasi kosong tersebut bisa diterapkan pada satu instansi yang sama. Sayangnya, itu belum bisa menutup adanya kekosongan formasi di CPNS 2024.

"Karena Kemdiktisaintek kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisilinya. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, 5 tahun kemudian pindah itu bisa diatur oleh kementeriannya," ungkap Zudan seraya mencontohkan.

Tak hanya karena optimalisasi, Zudan menyebut ada beberapa alasan lain yang membuat beberapa peserta lolos seleksi mundur dari CPNS 2024. Semisal tidak mendapat izin dari keluarga, lalu karena masalah kesehatan orang tua.

"Kemudian sedang S2 dan S3 di tempat lain, terkendala kondisi kesehatan, kemudian dia merasa salah memilih formasi. Kemudian merasa penghasilannya kalau jadi PNS itu sedikit," kata Zudan.