Liputan6.com, Jakarta Anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Fraksi PDIP Johan Budi sekaligus inisiator Dewan Kolonel menilai hak setiap orang untuk mendukung atau memilih sosok yang akan maju pada pilpres 2024.
Dia menyebut, dewan kolonel merupakan wadah untuk anggota DPR fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai capres. Namun, dia tidak mempersalahkan ketika internal PDI Perjuangan memfavoritkan sosok lain seperti Ganjar Pranowo.Â
Baca Juga
"Kalau favoritnya ke Ganjar, ya enggak apa-apa. Saya pribadi senang saja. Pak Ganjar Pranowo kader PDI Perjuangan, kita harus bangga, apalagi saya kader partai ya," kata Johan Budi kepada wartawan, Selasa (1/11/202).
Advertisement
Mantan Juru Bicara KPK ini pun menanggap dirinya sebagai biasa yang tidak mempunyai pengaruh besar di partai.Â
"Kalau bahasa Jermannya ini saya termasuk remah-remah rengginang di partai ini, tapi kan boleh dong punya kesukaan," kata dia. Â
Kendati demikian, dia menegaskan jika dirinya tetap tegak lurus dengan apapun yang diputuskan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Orang kan punya relawan, ya saya relawan lah kira-kira begitu yang mendukung Mbak Puan. Bahwa nanti apa yang diputuskan oleh ketum partai Ibu Megawati Soekarnoputri itu tegak lurus," tegasnya.
Johan Budi pun meminta jangan soal dukungannya terhadap Puan dinilai tidak suka dengan Ganjar Pranowo. Dia menyebut jika relawan Ganjar bereaksi itu salah.
"Jangan direaksi kemudian seolah-olah mendukung Mbak Puan itu diposisikan berhadapan dengan Ganjar Pranowo kemudian relawannya Ganjar bereaksi salah tempat," tuturnya.
"Saya kader PDI Perjuangan ikut bangga juga ada kader PDI Perjuangan namanya bapak Ganjar Pranowo itu punya elektabilitas yang tinggian enggak apa-apa, soal pilihan kan masing-masing dong. Enggak salah juga mendukung Ganjar Pranowo, silahkan saja, saya juga enggak salah harusnya mendukung Puan Maharani, begitu enggak?," imbuh Johan Budi.
Â
Langgar Aturan Partai
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, pembentukan Dewan Kolonel melanggar aturan partai. Apalagi sudah diberikan peringatan pertama.
"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," ujar Komarudin saat konferensi pers usai klarifikasi Ganjar di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Adapun, sejumlah kader PDIP yang diberikan teguran keras adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno. Ada beberapa nama lagi yang akan dipanggil untuk mengklarifikasi.
"Kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media, kami akan panggil lakukan klarifikasi," ujar Komarudin.
Dibanding Ganjar yang menyatakan siap menjadi calon presiden, pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam keorganisasian PDIP. Sementara pernyataan Ganjar tidak melanggar aturan partai. Teguran lisan diberikan karena pernyataan tersebut multitafsir.
"Kalau Bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan tapi menimbulkan multitafsir di media karena itu kami memberi sanksi teguran lisan," jelas Komarudin.
Â
Reporter: Alma FikhasariÂ
Sumber: Merdeka.com
Advertisement