Dinas Perumahan DKI Tegaskan Kelanjutan Rumah DP 0 Rupiah Tak Pakai APBD 2023

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko memastikan alokasi anggaran untuk program hunian DP 0 rupiah memang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2023.

Dia menyebut hal itulah yang menjadi alasan hunian DP 0 Rupiah tidak dialokasikan anggarannya di dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2023 mendatang.

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Nol Rupiah tidak menggunakan dana APBD tetapi dibiayai oleh pengembang (bisa BUMN, BUMD atau pihak swasta)," kata Sarjoko kepada wartawan, dikutip Kamis (3/11/2022).

Lebih lanjut, Sarjoko menyampaikan bahwa rumah DP 0 Rupiah dijalankan dengan dana dari pengembang yakni Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI melalui pos pembiayaan.

Sarjoko menyebut BPKD lah yang bakal mengajukan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Sarjoko berujar bahwa dana FPPR ini saja yang akan disediakan Pemprov DKI APBD nya.

"Yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui APBD adalah Dana Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang merupakan investasi non permanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan," jelas dia.

Sarjoko mengatakan bahwa tahun ini pihaknya mengusulkan dana sebesar Rp176,01 miliar untuk program Rumah DP 0 Rupiah. Namun, kata dia anggaran itu untuk FPPR.

Nantinya, dana FPPR ini akan diberikan kepada penerima manfaat program Rumah DP 0 Rupiah untuk kemudian dimasukkan dalam pos Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

"Dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar 550 M, dan sudah Tersalurkan sebanyak Rp 254, 8 M untuk 948 penerima manfaat program DP Nol Rupiah," katanya.

Sejauh ini, menurut Sarjoko dana tersisa di kas UPDP ialah sebesar Rp 295,2 miliar. Dana ini akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat hunian Tower Swasana Pondok Kelapa sebanyak 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa sebanyak 868 unit.

"Sedangkan usulan dan FPPR untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 176 M," ujar dia.