3 Tanggapan Berbagai Pihak Usai Bentrokan Maut PT GNI di Morowali Utara Sulteng

Liputan6.com, Jakarta - Pada Sabtu 14 Januari 2023, sebuah bentrokan hebat terjadi di area smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Keributan antarpekerja di kawasan PT GNI di Kabupaten Morowali Utara terjadi saat sebagian besar pekerja melakukan aksi mogok kerja dan bahkan terjadi antara pekerja Indonesia dengan pekerja asing asal China.

Sedikitnya 69 pekerja diamankan oleh polisi usai terlibat bentrok hebat yang mengakibatkan seorang TKA dan dua pekerja lokal meninggal dunia.

Usai kejadian bentrok tersebut, sejumlah pihak pun angkat bicara, termasuk PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI sendiri. PT GNI menyebut bakal melakukan investigasi atas insiden unjuk rasa di Kawasan Industri GNI di Morowali akhir pekan lalu. Menurut catatan, perusahaan juga mengalami kerugian yang besar.

"Kami sangat menyayangkan insiden tersebut. Pihak perusahaan akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan investigasi atas terjadinya peristiwa tersebut," ujar Head of Human Resources and General Affairs PT GNI Muknis Basri Assegaf dalam keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Senin (16/1/2023).

"Hal ini bukan saja merugikan perusahaan dan karyawan karena operasional pabrik harus terhenti, tapi juga merugikan masyarakat sekitar kawasan Industri," sambung dia.

Muknis membantah adanya isu yang beredar soal penganiayaan oleh oknum Tenaga Kerja Asing (TKA) terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Sementara itu, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menduga keras kerusuhan ini dipicu oleh provokator dari luar kepentingan kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan industri nikel dengan membawa agenda-agenda mereka.

"Kami tidak ingin suasana tenteram dan damai yang selama ini terjaga di Morut, dirusak oleh para provokator. Kami menginginkan kehadiran investor untuk mengelola potensi daerah bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Delis.

Berikut tanggapan berbagai pihak usai terjadinya bentrokan di area smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dihimpun Liputan6.com:

PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI bakal melakukan investigasi atas insiden unjuk rasa di Kawasan Industri GNI di Morowali akhir pekan lalu. Menurut catatan, perusahaan juga mengalami kerugian yang besar.

Informasi, bentrok terjadi di Kawasan Industri GNI di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Sabtu 14 Januari 2023. Kerusuhan tersebut mengakibatkan 2 korban jiwa dan membuat aktivitas perusahaan terhenti.

"Kami sangat menyayangkan insiden tersebut. Pihak perusahaan akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan investigasi atas terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini bukan saja merugikan perusahaan dan karyawan karena operasional pabrik harus terhenti, tapi juga merugikan masyarakat sekitar kawasan Industri," ujar Head of Human Resources and General Affairs PT GNI Muknis Basri Assegaf dalam keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Senin (16/1/2023).

Muknis mengungkapkan, pada hari Minggu (15/1/2023), telah dilakukan pertemuan yang dihadiri Direktur Intelkam Polda Sulteng dan Sekda Morut Musda Guntur yang didampingi Kapolres Morut dan Dandim Morowali dan Morowali Utara.

"Dalam pertemuan tersebut, semua pihak menyayangkan kejadian yang menimbulkan kerusakan dan merugikan banyak pihak, baik perusahaan, karyawan hingga warga sekitar pabrik yang terdampak aktivitas hariannya," imbuhnya.

Muknis membantah adanya isu yang beredar soal penganiayaan oleh oknum Tenaga Kerja Asing (TKA) terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dia menyebut penyerangan terhadap karyawan terjadi saat jam operasional pabrik berlangsung sehingga aktivitas terhenti dan menimbulkan kerusakan parah.

Selain itu ada juga penjarahan di 100 mess karyawan tenaga kerja lokal, perempuan dan tenaga kerja asing. Serta sekitar 6 alat berat dan kendaraan operasional milik perusahaan terbakar.

"Mereka juga menyerang TKA agar berhenti bekerja. Dan setelah muncul kericuhan, mereka kemudian membakar dan menjarah mess perempuan tenaga kerja lokal, hingga menjarah mess TNI kemudian membakarnya," ungkapnya.

Muknis mengatakan, dalam rangkaian aksi tersebut Polres Morowali Utara berhasil mengamankan 70 orang terduga pelaku. Atas kejadian tersebut, terdapat sekitar 9 orang luka-luka, serta 2 orang tewas (1 tenaga kerja lokal dan 1 orang TKA).

Selain itu, beberapa pihak lain seperti Bupati Morut Delis Julkasson Hehi dan Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi semua sepakat menyayangkan kerusuhan tersebut meminta pihak berwajib untuk mengusut tuntas pelaku-pelaku yang terlibat. Seluruh pihak juga sepakat agar ke depan hal seperti ini tidak boleh sampai terjadi lagi.

"Perusahaan juga mengalami kerugian materiil yang cukup banyak, terutama sejumlah alat berat kami serta mess tenaga kerja yang dibakar massa. Kami akan berkomitmen untuk mengusut tuntas serta melakukan investigasi untuk menemukan titik terang atas kasus ini," pungkasnya.

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyerahkan sepenuhnya kepada jajaran kepolisian dan aparat keamanan lainnya untuk menangani secara hukum para perusuh serta dapat segera memulihkan situasi keamanan yang selama ini berjalan kondusif agar industri kembali berjalan normal di PT GNI.

Dia menduga keras kerusuhan ini dipicu oleh provokator dari luar kepentingan kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan industri nikel dengan membawa agenda-agenda mereka.

"Kami tidak ingin suasana tenteram dan damai yang selama ini terjaga di Morut, dirusak oleh para provokator. Kami menginginkan kehadiran investor untuk mengelola potensi daerah bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Delis.

Delis juga membantah isu-isu yang disebarkan para provokator bahwa kerusuhan yang ditandai pengrusakan, pembakaran dan penjarahan tersebut dipicu oleh penganiayaan oleh oknum tenaga kerja asing (TKA) terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Tolong diluruskan informasinya ya. TKA yang diserang duluan, lalu terjadi bentrok. Di tengah bentrok ini, ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pengrusakan dan penjarahan di asrama karyawan putri TKI," ucap dia.

Guna memulihkan situasi di sekitar GNI, Bupati Delis telah memerintahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Morut untuk mengumpulkan ormas-ormas agar memiliki kesatuan pemahaman serta pernyataan yang benar terkait peristiwa ini.

Delis juga meminta Camat Petasia Timur dan para kepala desa mengumpulkan warganya untuk memberikan pengarahan agar tidak terpancing dengan provokasi yang dilakukan oknum-oknum yang ingin merusak persatuan dan kesatuan serta situasi harmonis yang telah terjalin di masyarakat selama ini.

Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Sulteng dan Sekda Morut Musda Guntur yang didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Morut Buharman Lambuli, saat berita ini dibuat, sedang melakukan pertemuan dengan manajemen PT. GNI untuk membahas berbagai hal terkait kerusuhan tersebut.

Pertemuan ini dihadiri oleh Kapolres Morut dan Dandim Morowali dan Morowali Utara.

Kasatpol PP Morut Buharman Lambuli mengakui bahwa hingga Minggu siang ini, situasi di sekitar PT GNI cukup kondusif, namun semua pihak masih berjaga-jaga untuk mencegah terulangnya peristiwa sebelumnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengaku telah mengirim tim ke Morowali Utara, Sulawesi Tengah untuk mengusut insiden bentrok antarpekerja Pabrik Smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI). Tim tersebut akan menyampaikan laporan terbaru terkait aksi bentrok tersebut.

"Kan ini (insiden bentrok) baru terjadi kemarin. Saya masih mengutus tim ke sana, sebelum saya berbicara," kata Mahfud Md kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/1/2023).

"Sudah, sudah, (tim) sudah (jalan). Saya sudah utus Pak Rudolf, deputi saya untuk mendalami ini dan segera memberikan laporan yang paling update untuk saya," sambungnya.

Dia enggan berbicara banyak soal insiden bentrok antarpekerja tersebut sebab masih menunggu laporan terbaru dari timnya. Terkait masalah tenaga kerja dan investasi, Mahfud menyerahkan kepada menteri yang berwenang.

"Kalau substansinya menyangkut Menaker dan Investasi, kalau soal keamanannya biar polisi dulu," jelas Mahfud.