Anggaran Kemiskinan Habis untuk Rapat di Hotel, PAN Dorong Digitalisasi Birokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku kaget dan merasa prihatin mendengar pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas bahwa hampir Rp 500 triliun anggaran pengentasan kemiskinan yang tersebar di Kementerian/Lembaga tidak terserap sebagaimana mestinya.

“Seharusnya bisa dirasakan oleh rakyat miskin, malah banyak tersedot untuk kegiatan yang kurang berdampak dalam mendukung program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Jika benar seperti yang disampaikan oleh Menpan-RB, tentu hal ini sangat memiriskan," ujar Guspardi saat dikonfirmasi, Selasa (31/1/2023).

Guspardi menyatakan setuju dengan salah satu usulan Menpan-RB yang mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Dengan begitu, maka acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa diminimalisasi.

Menurutnya, studi banding dan dokumentasi tentang pengentasan kemiskinan apalagi melibatkan konsultan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.

"Mesti dilakukan evaluasi total dan dirumuskan formulasi yang tepat bentuk program yang lebih tepat sasaran, sehingga berdampak langsung kepada masyarakat miskin,"ucapnya.

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI akan meminta kererangan dan klaririfikasi kepada Menpan-RB tentang penggunaan dana pengentasan kemiskinan oleh K/L yang tidak tepat sasaran dalam rapat kerja mendatang.

"Menurut saya memang perlu dilakukan re­formasi besar-besaran untuk me­ningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pengentasan kemiskinan setiap K/L,” ucap politikus PAN ini memungkasi.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga.

Menurutnya anggaran tersebut hampir Rp 500 triliun, namun penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo. Anggaran yang digelontorkan pemerintah hingga Rp 500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/01/2023).