Pensiunan Jenderal TNI Apresiasi Pidato Politik AHY, Angkat Isu Riil Bangsa dan Negara

Liputan6.com, Jakarta - Pidato politik Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipuji sejumlah tokoh purnawirawan jenderal TNI dan Polri. Mereka ada yang menghadiri secara langsung di Tennis Indoor Senayan (14/3/2023), sebagian lagi mengikutinya dari siaran televisi.

Mantan Sekjen Kemenhan Letjen Purn Ediwan Prabowo mengatakan, materinya pidato AHY kuat dan mengena pada realita yang dilihat dan dirasakan rakyat.

"Penyampaian dan penampilan mas AHY sangat bagus dan jelas," ujarnya Kamis (16/3/2023).

Mayjen Purn Hartomo, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI menyatakan, isi pidato politik AHY bagus. Kalimatnya padat mudah di mengerti.

"Lengkap menyingkap semua aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Pesan yang disampaikan mudah ditangkap oleh audiens serta mengoreksi jalannya pemerintah dengan mengangkat isu riil. Solusi yang ditawarkan menarik dan realistis," katanya.

"Dalam pidato politiknya yang dihadiri lebih dari 7.000 kader Demokrat, AHY secara khusus mengucapkan terima kasih dan penghormatan atas jasa-jasa serta dedikasi para Jenderal purnawirawan ini pada bangsa dan negara.

"Thank you for your service (terima kasih atas pengabdian Anda)," kata AHY, disambut tepuk tangan meriah para hadirin pada para jenderal tersebut.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penundaan pemilu akan membuat buruk citra Indonesia di dunia. AHY bahkan menyebut Indonesia akan dipandang sebagai republik pisang atau banana republic, sebab kursi pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang tidak dipilih secara demokratis.

"Saya khawatir khawatir dunia akan melihat indonesia sebagai banana republic, banana republic karena semua pejabat demua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," ujar AHY dalam pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Selasa (14/322023).

Diketahui, istilah banana republic diciptakan penulis Amerika Serikat, O. Henry untuk merujuk negara-negara yang dipimpin oleh oligarki dan diktaktor.

AHY mempertanyakan apabila ada penundaan pemilu maka apakah akan ada Plt presiden hingga Plt DPR. Ia menegaskan anpa ada pemilu maka pemimpin negara tidak punya legitimasi dan tidak sah.

"Tapi tidak punya legitimasi yang kuat sehingga kekuasaan yang dimilki tidak sah sehingga dan juga tidak halal," ujar AHY.

AHY menegaskan konstitusi telah memerintahkan Pemilu tiap lima tahun sekali. Hal itu mutlak harus dilakukan.