PDIP Kritik Tim Seleksi BUMD DKI Buntut Eks Dirut Transjakarta Diduga Tersandung Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal proses seleksi di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI karena dianggap tidak hati-hati.

Hal ini disampaikan Gilbert menanggapi mundurnya M Kuncoro Wibowo dari jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang baru diemban dua bulan sejak 11 Januari 2023 lalu.

Terlebih, tak lama berselang dari pengundurannya di direksi Transjakarta tersebut, Kuncoro rupanya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras Kementerian Sosial periode 2020-2021.

Gilbert mengungkapkan, tak hanya M Kuncoro Wibowo, sebelumnya sejumlah tokoh yang terpilih duduk di kursi strategis sejumlah BUMD DKI juga terjerat kasus serupa. Selain itu, Gilbert juga menyoroti kerapnya bongkar pasang pejabat BUMD DKI Jakarta yang dilakukan Pemprov DKI.

"Kasus Yoori C Pinontoan Dirut Sarana Jaya yang akhirnya terpidana korupsi, terpilihnya terpidana sebagai Dirut Transjakarta Donny Andy S Saragih yang lalu dibatalkan, hingga terbaru Dirut Transjakarta M Kuncoro Wibowo dalam status penyidikan oleh KPK membuka mata kita bahwa ada yang salah dengan di Pemprov DKI dalam mengelola BUMD," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Kamis (16/3/2023).

Menurut anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta ini, seringnya bongkar pasang jajaran direksi BUMD DKI Jakarta ini kebanyakan karena tokoh-tokohnya berhadapan dengan masalah. Kondisi ini, kata Gilbert merugikan perusahaan di bawah BUMD.

"Ini jelas dari mereka yang terpilih lalu bermasalah, dan mengorbankan BUMD yang dampaknya merusak," kata politikus PDIP ini.

Gilbert menyampaikan, harusnya rekam jejak dan meritokrasi yang puritan terhadap kandidat perlu dikedepankan dalam merekrut direksi BUMD. Dia lantas mempertanyakan kualitas orang-orang yang ditunjuk sebagai tim seleksi atau rekrutmen.

"Tim Rekrutmen direksi BUMD juga perlu diisi orang yang berkualitas, agar terpilih calon Direksi yang baik dan berkualitas. Ini memudahkan Pemprov dalam memutuskan direksi yang dipilih karena sudah menjalani proses yang puritan," ungkap dia.

Gilbert menjelaskan bahwa Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang jumlahnya triliunan akan menjadi sia-sia dengan seringnya pergantian jajaran direksi BUMD, namun tak diisi orang yang mumpuni. Sehingga, ujar dia sebagai pemegang saham terbesar BUMD, Pemprov DKI mesti memperbaiki reputasi.

"Reputasi tim rekrutmen, BP BUMD dan Gubernur sebagai pemegang saham dan pengambil keputusan (decision maker) menjadi pertaruhan," kata Gilbert.