Menebak Siapa Menko yang Disebut Anies Baswedan Mau Ubah Konstitusi Negara

Liputan6.com, Jakarta - Tahun politik mulai terasa panas. Beragam komentar kontroversial sejumlah tokoh mulai dilontarkan. Membuat tensi lawan meninggi.

Teranyar, calon presiden yang diusung Partai NasDem, Anies Baswedan, menyebut ada menteri koordinator (menko) yang secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi negara Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Anies dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis malam (16/3/2023).

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.

Dia pun mengaku tidak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Menurut Anies, bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.

Anies menilai kondisi seperti ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan.

Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.

"Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka," ujar Anies.

"Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998," tegas Anies.

Meski demikian, Anies tidak menyebut siapa menko yang dimaksud. "Ya sudah yang saya katakan tadi itu," kata Anies ketika dikonfirmasi awak media.

Diketahui, di dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin ada empat menko. Berikut nama-namanya:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy

Lantas, siapa menko yang secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi negara, seperti disebut Anies? 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Sadarestuwati menilai pernyataan Anies Baswedan yang menyebut ada menko ingin mengubah konstitusi negara sangat mengada-ada. Dia menilai, seharusnya Anies sebagai mantan menteri paham bagaimana mekanisme dan siapa yang berhak untuk mengubah konstitusi.

"Itu sih mengada-ada. Memangnya menko bisa mengubah konstisusi? Harusnya seorang mantan menteri, mantan gubernur tahu mekanisme perubahan konstitusi," kata Sadarestuwati, saat dihubungi merdeka.com, Jumat (17/3/2023).

Dia pun meminta agar Anies Baswedan tidak membuat kegaduhan yang hanya menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Terlebih dengan pernyataan itu.

"Jangan membuat kegaduhan yang bisa membingungkan masyarakat," tegas Sadarestuwati.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Jazilul Fawaid menyatakan kewenangan untuk mengubah konstitusi berada di MPR RI, bukan di menteri koordinator (menko). Dan, dia menegaskan, pintu untuk mengubah konstitusi sudah ditutup pada periode saat ini.

"Saya pikir itu hanya sekadar isu saja. Karena mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya menko. Itu wilayahnya MPR, dan sampai hari ini tidak ada di amandemen, sudah ditutup. Amandemen undang-undang sudah enggak ada lagi, pintunya sudah ditutup di MPR periode ini," kata Jazilul, saat dikonfirmasi, Jumat (17/3/2023).

Oleh karena itu, Jazilul menilai, apa yang disampaikan mantan gubernur DKI Jakarta itu hanya tuduhan semata dan tidak berdasar.

"Maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekadar tuduhan aja," tegas Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.