Heru Budi Tunggu Rekomendasi Kemendagri soal Kekosongan 8 Jabatan Kepala SKPD DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah mengusulkan nama-nama calon kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta definitif yang kini kosong kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Heru disebut bakal mengumumkan posisi SKPD DKI Jakarta yang kosong sejak Selasa, 11 Maret 2023 itu, setelah rekomendasi dari Kemendagri terkait usulan nama calon kepala SKPD DKI Jakarta itu keluar.

"Sekarang kami masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri (soal usulan nama calon kepala SKPD DKI)," kata Maria kepada wartawan, dikutip Kamis (11/5/2023).

Kendati demikian, Maria belum dapat mengungkapkan dari total delapan posisi kepala SKPD DKI Jakarta definitif yang kosong tersebut, kepala SKPD mana saja yang bakal segera terisi.

"Kalau sudah ada (balasan dari Kemendagri), akan diumumkan (Heru Budi). Tunggu saja pengumumannya, nanti diinformasikan," ungkap dia.

Diketahui, setidaknya ada delapan posisi kepala SKPD DKI yang kini kosong. Sejumlah jabatan kepala dinas di DKI Jakarta, mulai dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Bina Marga.

Lalu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), hingga Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) kini dijabat pelaksana tugas (Plt).

Maria mengatakan empat Plt yang mengisi posisi Kepala Dinkes hingga Disdik itu antara lain Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefulloh Hidayat, Plt Kepala Dinas Kesehatan Ani Ruspitawati.

Lalu, ada Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo, dan Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Retno Sulistyaningrum. Keempatnya ditunjuk pada Selasa, 28 Maret 2023 lalu.

"Iya (ditunjuk per Selasa, 28 Maret 2023), kata Maria saat dikonfirmasi, dikutip Rabu 29 Maret 2023.

Plt ditunjuk untuk mengisi kekosongan sementara di empat jabatan kepala dinas tersebut hingga pejabat definitif terpilih ditentukan. Adapun kekosongan kepala dinas definitif itu disebabkan rotasi dan mutasi yang sebelumnya dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Selain itu, jabatan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Kepala Badan Pembinaan BUMD, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, hingga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik juga hingga saat ini masih dijabat Plt.

Diketahui, Heru melantik 65 pejabat pimpinan tinggi pratama yang terdiri atas 45 orang dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan kembali (dikukuhkan) dalam jabatannya.

Sedangkan, 20 orang pejabat lainnya dirotasi menempati jabatan baru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru.