Wapres Ma’ruf Sebut Pemerintah Masih Hadapi Kesenjangan Biaya Infrastruktur Air

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui bahwa biaya kebutuhan proyek infrastruktur penyedia air untuk masyarakat Indonesia masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta.

“Kita masih menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur air. Dari kebutuhan sebesar Rp123,4 triliun untuk pemenuhan akses air minum 10 juta sambungan rumah, yang dibiayai APBN hanya sebesar Rp21 triliun dan APBD hanya sebesar Rp15,6 triliun. Sebagian besar sisanya diharapkan dapat dibiayai oleh BUMN dan swasta,” tutur Ma’ruf kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Untuk itu, sambungnya, diperlukan adanya inovasi dan perluasan cakupan kerja sama pembiayaan melalui partisipasi sektor swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Pemerintah pusat dan daerah juga perlu mendorong munculnya inovasi pembiayaan yang menarik minat para pemangku kepentingan.

“Salah satunya, skema pembiayaan kreatif source to tap, yakni pembangunan infrastruktur penyediaan air minum yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, yang secara kolaboratif melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Skema ini memberikan solusi berkelanjutan terhadap proyek-proyek KPBU penyediaan air minum,” jelas dia.

Inovasi pembiayaan lainnya adalah melalui Indonesia Water Fund, yang akan mendanai proyek-proyek perbaikan akses air bersih di Indonesia. Pemerintah daerah dan BUMD dapat memanfaatkan platform pendanaan strategis tersebut, sehingga percepatan target akses air minum layak dapat tercapai.

“Proyek penyediaan air minum memiliki segmen pasar yang jelas, cakupan wilayahnya terukur, serta waktu pengembalian modalnya relatif cepat. Oleh karena itu, saya mendorong sektor swasta untuk memanfaatkan potensi ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut Ma’ruf, perlu juga dikembangkan skema insentif yang menarik bagi investor, baik bersifat tarif hingga kemudahan perizinan. Dia pun meminta agar pemerintah pusat dan daerah melaksanakan proses perizinan dengan lebih cepat dan mudah, agar percepatan pencapaian berbagai target akses air minum sesuai RPJMN 2020–2024 dapat direalisasikan sesuai jadwal.

“Perkuat tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum. Data Kementerian PUPR tahun 2021 menunjukkan jumlah PDAM yang statusnya sehat baru sekitar 58 persen dari total 388 PDAM, sisanya masih berstatus kurang sehat dan sakit,” terangnya.

Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, lanjut Ma’ruf, kondisi PDAM harus sehat dan didukung manajemen internal yang kuat, sehingga mampu mengoperasikan Sistem Penyediaan Air Minum secara efektif dan efisien.

Sedangkan untuk memperkuat tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum, PDAM didukung pemerintah daerah perlu fokus pada aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.

Wapres mengimbau, kepada PDAM yang belum berstatus sehat untuk dapat belajar dari keberhasilan PDAM yang telah berstatus sehat, untuk kemudian dipraktikkan sesuai kondisi daerah masing-masing.

“Terakhir, saya berpesan kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang memperoleh pendelegasian kewenangan pengelolaan air minum, agar menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerahnya, serta memperkuat komitmen dalam memberi layanan terbaik penyediaan air minum kepada masyarakat,” Ma’ruf menandaskan.