PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Gerakan Serikat Buruh Internasional Dorong Indonesia Pulihkan Demokrasi di Myanmar

Presiden ATUC Andi Gani Nena Wea mengatakan, bahwa peran Indonesia sebagai ketua ASEAN sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan ASEAN Five Point Consensus di Myanmar.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Jul 2023, 15:04 WIB

Diterbitkan 19 Jul 2023, 11:32 WIB

Gerakan Serikat Buruh Internasional melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di kantornya, Jakarta, Selasa (18/7/2023). (Dok. Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Buruh Internasional atau President International Trade Union Confederation (ITUC), bersama Federasi Serikat Buruh Global (GUFs), ASEAN Trade Union Council (ATUC) dan Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di kantornya, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Pertemuan ini dalam rangka membawa misi bagi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia untuk melobi Pemerintah dan membangun aliansi masyarakat sipil dalam mendukung pemulihan demokrasi di Myanmar mulai 18-31 Juli 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden ATUC Andi Gani Nena Wea mengatakan, bahwa peran Indonesia sebagai ketua ASEAN sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan ASEAN Five Point Consensus di Myanmar.

"Kita harus mendesak rezim militer untuk menghentikan kekerasan dan menerapkan Five Point Consensus ASEAN, serta mendukung pemulihan Pemerintahan yang demokratis di Myanmar," kata Andi Gani di Jakarta, Rabu (19/7/2023).

Andi Gani menilai, Five Point Consensus ini berisi seruan untuk menghentikan kekerasan dan mengadakan dialog yang konstruktif antara semua pihak terkait.

Menurut Andi Gani, pertemuan ini juga menyuarakan penderitaan kaum buruh di Myanmar. Banyak buruh Myanmar meninggal di tempat kerja mereka.

"Teman-teman buruh di Myanmar sedang mengalami represi yang luar biasa oleh rezim junta militer di sana. Ada ribuan yang dipenjara, terbunuh, menanti eksekusi hukuman mati, dan beberapa pimpinan serikat pekerja dalam kondisi yang tidak aman karena dalam target operasi untuk dihilangkan," ungkapnya.

Untuk itu, ia mendesak agar Indonesia bersama negara ASEAN lainnya terus berusaha membantu Myanmar memulihkan demokrasi dari junta militer.

Perlunya Tindakan Efektif dari Komunitas Internasional

Senior Director ITUC untuk wilayah Asia Pasifik yang berkedudukan di Singapura Patuan Samosir menegaskan, perlu ada tindakan yang efektif dari komunitas internasional seperti ASEAN untuk segera mengakhiri kekerasan militer dan memulihkan demokrasi sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat Myanmar.

"Gerakan Serikat Buruh Internasional ini memiliki komitmen yang kuat dan siap mendukung Pemerintah Indonesia selaku Ketua ASEAN untuk membawa perdamaian yang abadi bagi rakyat Myanmar," tegasnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendukung upaya Gerakan Buruh Internasional dalam memulihkan demokrasi dan membawa perdamaian bagi rakyat Myanmar.

"Kami sangat mendukung dan peduli agar demokrasi di Myanmar kembali pulih," ucapnya.

Sekedar informasi, pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM juga dihadiri oleh Monina Wong (Human and Trade Union Rights, ITUC Brussels), Yoshiko Norimatsu (Executive Director International Affairs, JTUC RENGO Jepang), Elly Silaban (Presiden KSBSI Indonesia), Apolinar Tolentino (General Secretary Building Workers Internasional, Philippines) dan Khamid Istakhori (Project Manager untuk BWI, Indonesia).

Lanjutkan Membaca ↓