Menhan Prabowo Angkat Suara Usai Diseret AS dan RRT soal Adu Klaim Tentang LCS

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) saling adu klaim soal ucapan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait Laut China Selatan atau LCS. Kedua negara itu mengeluarkan pernyataan berbeda tentang apa yang Prabowo ucapkan.

Menanggapi hal itu, Prabowo meluruskan dirinya tidak memihak antara kedua negara tersebut. Dia menegaskan, Indonesia sangat menghormati kebijakan politik luar negeri baik terhadap Amerika Serikat dan RRT karena keduanya adalah sahabat bagi Indonesia.

“Itu suatu statement tapi tidak ada join statement, tidak ada press conference. Penting saya garis bawahi kita hubungannya sangat baik dengan Tiongkok, kita saling menghormati, dan saling pengertian itu saya sampaikan di Amerika Serikat,” kata Prabowo di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Selain RRT dan AS, Prabowo memastikan, Indonesia juga bersahabat dengan Rusia. Sebab Indonesia berada dalam posisi non blok dan tidak terkait dengan kepentingan negara apa pun dalam konflik yang terjadi saat ini.

“Sangat jelas kita adalah non aligned, kita adalah non blok, kita bersahabat dengan semua negara jadi saya kira itu yang penting,” jelas Prabowo.

Dia membocorkan, dalam waktu dekat Prabowo akan segera ke Moskow dan Beijing untuk memenuhi undangan kedua negara, Rusia dan RRT. Hal ini diyakini sebagai bukti Indonesia adalah bukti bagi semua.

“Saya akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing Oktober. Insya Allah saya diundang ke sana dan kita ingin menjadi sahabat semua negara bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua,” Prabowo menandasi.

Diberitakan sebelumnya, pada 24 Agustus 2023, Kementerian Pertahanan AS mengeluarkan pernyataan bahwa Menhan AS Lloyd Austin dan Menhan Prabowo setuju bahwa perbuatan China di Laut China Selatan bertentangan dengan hukum internasional.

"Mereka (LLoyd dan Prabowo) berbagi pandangan bahwa klaim maritim ekspansi Republik Rakyat China (RRC) di Laut China Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional sebagaimana yang tercermin dalam United Nations Convention on the Law of the Sea," tulis pernyataan Kemenhan AS, dikutip Kamis (31/8/2023).

AS juga menyatakan bahwa Prabowo menolak tindakan yang melanggar kedaulatan, seperti yang tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 yang notabene mengecam aksi Rusia terhadap Ukraina.

Terkait masalah Laut China Selatan, pihak pemerintah China membantah pernyataan Kemenhan AS. Pihak China mengaku sudah menghubungi pihak Indonesia yang berkata bahwa rilis dari AS tidaklah benar.

"Pihak Indonesia mengatakan kepada Kedutaan Besar China di Indonesia bahwa apa yang AS gambarkan tidaklah benar, dan tidak ada konten yang ditemukan di rilis pers dari pihak Indonesia terkait pertemuan yang sama," tulis media pemerintah China, Global Times.

Sebagai informasi, rilis pers ketika ada pertemuan bilateral atau multilateral memang biasanya tidak selalu sama antara satu negara dan negara lainnya.