Pj Gubernur Kaltim Beberkan Lima Arahan Mendagri untuk Kendalikan Inflasi di Daerah

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik yang hadir secara langsung dalam kegiatan itu membeberkan lima arahan Mendagri Tito kepada daerah.

oleh Fachri pada 06 Des 2023, 15:20 WIB
Diperbarui 06 Des 2023, 14:58 WIB
Kemendagri.
Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Gedung A Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta, Selasa (5/12/2023). (Foto: Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah guna mengendalikan inflasi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Rapat tersebut membahas lima instruksi atau arahan terkait inflasi di daerah secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Berkaitan dengan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik yang hadir secara langsung dalam kegiatan itu membeberkan lima arahan Mendagri Tito kepada daerah.

"Pertama, melakukan gerakan tanam. Kedua, pendistribusian bantuan kepada keluarga penerima manfaat agar tepat sasaran," bebernya usai kegiatan yang dilakukan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Gedung A Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

"Arahan ketiga dari Mendagri Tito Karnavian agar menggalakkan kampanye tidak boros pangan. Keempat, melakukan rekonsiliasi data dan kelima melakukan gerakan stabilisasi pasokan harga pangan," jelas Akmal.

Pesan Mendagri

Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan SE Penggunaan BTT untuk mengendalikan inflasi daerah. (Foto: Puspen Kemendagri)

Mendagri Tito juga berpesan agar rakyat Kalimantan Timur dapat menjaga kedamaian daerah dalam menghadapi Pemilu 2024. 

"Untuk itu saya imbau rakyat di Kalimantan Timur agar selalu menjaga kondusivitas, bagi ASN menjaga netralitas dalam pemilu tahun depan," ucapnya.

Selain itu, Mendagri Tito juga membahas berbagai hal terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Dia menyingung kondisi global yang saat ini tidak baik-baik saja dan berpotensi menjadi ancaman bagi negara lain, termasuk Indonesia.

"Kita memang tidak pernah lepas dari lingkup global kalau bicara masalah barang, pangan, jasa. Pasti ada kenaikan, kenaikan ataupun deflasi penurunan tidak akan lepas dari pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

 

(*)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya