Bansos 2024, Hasto PDIP: Pastikan Tidak Ada Politisasi dan Berpihak kepada Wong Cilik

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa seluruh program Bantuan Sosial (Bansos) pada 2024 harus tetap berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan tahun 2023.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ketiga bertema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara, pihaknya justru ingin mendorong adanya perlindungan terhadap kelompok rentan.

"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," tutur Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Menurut Hasto, negara bertanggung jawab untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Sebab itu, PDIP mendukung penuh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," jelas dia.

Hasto menyebut, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Paslon nomor urut tiga itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran.

"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," ungkap Hasto.

Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menambahkan, pihaknya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP yang merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," kata Aria.

Program Bansos 2024 Disetujui Parlemen

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu juga menyatakan, program Bansos pada 2024 sudah disetujui parlemen. Dia pun meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

Namun begitu, dia mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan yang menyebutkan bahwa bansos itu berasal dari Presiden Jokowi.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," Aria menandaskan.