Pasca Serangan Siber ke PDNS, Menko Polhukam Sebut Layanan Masyarakat Sudah Berjalan Normal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, untuk layanan masyarakat sudah mulai kembali normal sejak 1 Juli 2024 pascaserangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara.

"Kita serius untuk menangani permasalahan PDNS di Surabaya. serius kita melaksanakan. yang pertama, apa yang harus kita lakukan? yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital," kata Hadi kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

"Per 1 juli kemarin sudah berjalan normal, layanan masyarakat sudah nisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun kita terus meningkatkan kemampuan," sambungnya.

Meski sudah berjalan dengan normal, mantan Panglima TNI ini menegaskan, jika pemerintah bakal meningkatkan kemampuan PDN.

"Pemerintah saat ini terus meningkatkan kemapuan PDN pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan back up berganda, back up berlapis dengan pengamanan yang baik. Sekarang terus dilakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi pihak-pihak yang merasa lalai dalam menangani peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, menteri merupakan seseorang yang ditunjuk untuk membantu tugas presiden dalam mengurus negara. Oleh sebab itu, selama dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal, maka bisa dievaluasi oleh presiden.

Diketahui, dalam kasus PDNS ini, Menkominfo Budi Arie menuai beragam komentar dari publik terkait cara menangani dan tanggapannya terhadap serangan siber tersebut.

"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Selain itu, Puan juga turut menanggapi mundurnya Semuel Pangerapan Abrijani dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (Aptika). Menurut dia, sejatinya bila ada pihak-pihak yang merasa lalai terhadap kasus peretasan PDNS 2 Surabaya ini sebaiknya memang mengevaluasi diri.

"Jadi secara konkret dievaluasi kemudian tindaklanjutnya seperti apa, pihak pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab, ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri," ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, peretasan terhadap pusat data nasional ini memang telah menjadi hal yang disorot oleh Komisi I DPR RI.

DPR menilai, peristiwa seperti ini seharusnya tidak terjadi. Mengingat pusat data nasional ini merupakan salah satu objek vital.

"Ini kan memang satu hal yang menurut kami di DPR sudah dibahas di Komisi I hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini," imbuh dia.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri hari ini, Kamis (4/7/2024) buntut serangan siber ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang beberapa waktu lalu lumpuh karena dihantam ransomware.

Terkait hal itu, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyayangkan langkah Dirjen Aptika itu mundur dari jabatannya. Menurut dia, yang seharusnya mengundurkan diri dan dipecat adalah Menkominfo Budi Arie.

 "Harus menterinya yang mundur. Kalau enggak mundur, ya dipecat," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Effendi Simbolon mengungkapkan, pihak yang tepat untuk bertanggungjawab adalah pengguna anggaran. Dan pengguna anggaran tersebut adalah menteri.

"Jadi pertanggungjawabannya memang setara harus dengan pengguna anggaran yaitu menteri bahwa dirjen-dirjen yang ingin memulai dengan satria saya kira boleh-boleh saja," tuturnya.

"Tapi satria dong menteri dengan ini saya ambil tanggung jawab saya menyatakan mundur demi perbaikan kedepan dan demi menjaga harkat Pak Presiden Jokowi begitu dong," sambungnya.

Menurutnya, permasalahan peretasan PDNS 2 ini sangat fatal. Sehingga, yang berhak untuk bertanggung jawab adalah menterinya.

"Iya enggak bisa, karena ini kan kesalahannya fatal sekali. Ini kan ada suatu yang harus diaudit harus dilakukan audit forensik ya. Karena ini serius sekali jadi kita memang bukan hanya soal data ya tapi soal koordinasi kepemimpinan luar biasa ya lemah," ujar Politikus PDIP ini.

Lebih lanjut, Effendi pun berharap agar di Kabinet Prabowo Subianto dilakukan fit and proper test untuk memilih para menterinya.

"Ya kita harus fit and proper kan, paling tidak kan dia mengetahui tupoksinya secara baik, tidak kemudian gaya relawan begitu ya, ini kan lucu, kabinet kayak warung semua," imbuhnya.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com