Meski Sempat Kritik Larangan Hijab Atlet, MUI Pastikan Tak Pernah Ajak Boikot Produk Prancis

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tak pernah mengajak masyarakat untuk memboikot produk-produk Prancis yang ada di Indonesia.

Tetapi, kata dia, MUI tetap menganggap tindakan pemerintah Prancis yang melarang warganya untuk menggunakan hijab di ajang Olimpiade Paris 2024 benar-benar tidak terhormat.

"Tidak ada ajakan untuk boikot produk-produk Prancis. Tapi, tindakan pemerintah Prancis itu benar-benar tidak terhormat, merusak prinsip prinsip Perancis yang liberty, legality, fraternity, dan merusak hak-hak dasar beragama umat Islam," ujar Sudarnoto melalui keterangan tertulis, Rabu (7/8/2024).

Dia mengatakan, larangan penggunaan hijab bagi umat Islam termasuk islamofobia yang oleh PBB sudah dibuat resolusinya, yaitu harus diperangi.

"Tindakan ini juga merusak prinsip prinsip demokrasi yaitu menghormati kaum minoritas," ucap Sudarnoto.

Sebab, lanjut dia, pemerintah Prancis untuk alasan apapun tidak boleh mendiskriminasi dan memperlakukan secara negatif terhadap orang muslim. Seharusnya, kata Sudarnoto, mereka memberikan serta melindungi hak-hak dasar warga.

Dia menilai, ini bukan pertama kali pemerintah Prancis menunjukkan sikap islamofobia, memperlakukan muslim secara tidak adil, dan tak terhormat.

Seperti diketahui, kontroversi terkait pelarangan pemakaian hijab bagi atlet asal Prancis di Olimpiade Paris 2024 ini muncul setelah Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudea-Castera melarang penggunaan hijab.

Dia memastikan tidak boleh ada atlet tuan rumah yang memakai hijab selama ajang berlangsung.

"Perwakilan delegasi kami dari tim Perancis tidak akan menggunakan kerudung," kata Amelie.

Amelie menyatakan sikap ini untuk mencegah 'proselytism', sebuah istilah yang diartikan tindakan mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran agama atau sikap politik tertentu dengan gaya hidup sehari-hari.

"Terdapat pelarangan terhadap segala bentuk 'proselytism', karena netralitas pelayanan publik bersifat absolut," jelas Amelie.

Menanggapi hal ini, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan bahwa tidak ada pelarangan serupa terhadap atlet negara lain di Olimpiade 2024. Namun di satu sisi, pelarangan hijab bagi atlet disebut tidak sejalan dengan regulasi IOC dan tidak ada teguran kepada Prancis terhadap ini.

Selain itu, IOC memastikan tidak ada larangan bagi wanita berhijab selama berada di wisma atlet. Selama di sana, para peserta dibebaskan menunjukkan identitas agama dan budaya.

"Untuk wisma atlet hanya peraturan IOC yang berlaku. Tidak ada larangan menggunakan hijab atau simbol agama dan budaya," tulis IOC.

Menanggapi larangan tersebut, organisasi non-pemerintah Amnesty International langsung mengecam keputusan pemerintah Prancis itu.

"Larangan penggunaan hijab di Olimpiade 2024 tersebut melemahkan upaya menjadikan olahraga lebih inklusif dan membuktikan bahwa atlet muslim berhijab di Prancis akan terus mendapat diskriminasi," tulis organisasi ini.

Dalam laporan Amnesty International disebutkan Prancis adalah satu-satunya negara Eropa peserta Olimpiade yang melarang hijab untuk kontingennya di Olimpiade 2024 dan Paralimpiade 2024.

Selain itu, Prancis adalah satu-satunya pihak dari 38 negara di Eropa yang memboikot hijab di berbagai olahraga seperti sepak bola, basket, dan voli.

Menanggapi hal ini, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan bahwa tidak ada pelarangan serupa terhadap atlet negara lain di Olimpiade 2024. Namun di satu sisi, pelarangan hijab bagi atlet disebut tidak sejalan dengan regulasi IOC dan tidak ada teguran kepada Prancis terhadap ini.

Selain itu, IOC memastikan tidak ada larangan bagi wanita berhijab selama berada di wisma atlet. Selama di sana, para peserta dibebaskan menunjukkan identitas agama dan budaya.

"Untuk wisma atlet hanya peraturan IOC yang berlaku. Tidak ada larangan menggunakan hijab atau simbol agama dan budaya," tulis IOC.