Sekjen PDIP Sebut Pramono Anung-Rano Karno Akan Mencoblos Pilkada di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno akan menggunakan hak suaranya di Pilkada 2024 di Jakarta.

Menurut dia, ini komitmen pasangan tersebut terhadap Jakarta, lantaran pasangan tersebut akan menjadi pemimpin di sana.

Selain Pramono Anung dan Rano Karno, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga akan menggunakan hak pilihnya di Jakarta, tepatnya di Kebagusan.

“Kalau dari PDIP, itu ditujukkan kami itu punya kesetiaan pada rakyat. Jadi Ibu Mega juga sangat setia dengan warga Jakarta mencoblos di Jakarta, Mas Pram di Jakarta, Rano Karno di Jakarta,” kata Hasto di Jakarta, Minggu 24 November 2024.

Dia pun mengungkapkan, Megawati akan didampingi keluarga saat melakukan pencoblosan Pilkada 2024 ini.

“Ibu Mega akan mencoblos di Kebagusan bersama dengan keluarga,” jelas Hasto.

Dia pun menyinggung paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono yang tak menggunakan hak suaranya di Jakarta.

Menurut dia, ini wujud tak setia bagi masyarakat Jakarta.

“Kalau saya dengar RK malah nyoblos di Bandung, kemudian satunya Suswono mencoblos di Bogor. Jadi mari kita lihat dari cara mencoblosnya saja sudah menunjukkan ketidaksetiaan,” pungkasnya.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, Jokowi merasa khawatir dengan kemunculan Anies.

"Saya masih ingat Anies Baswedan, ketika Anies Baswedan dikriminalisasi, Pak Jokowi berbicara dengan saya, seperti apa, beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan," kata Hasto saat berbicara di Podcast Akbat Faizal Uncensored, Jumat 22 November 2024.

 Dia mengatakan kasus dugaan korupsi Formula E yang menyeret Anies merupakan upaya kriminalisasi Jokowi. Hasto menyebut Jokowi lah yang memerintahkan kasus Formula E.

"Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung," jelasnya.

Hasto menyampaikan bahwa saat ini aparat penegak hukum berada di bawah kendali kekuasaan. Dia juga menyinggung kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Golkar.

"Karena memang seluruh aparat penegak hukum di bawah kendali kekuasaan. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketum Golkar Pak Airlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure Kejaksaan," tutur Hasto.

Tak hanya itu, Hasto menuturkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik. Dia mengatakan bahwa beberapa kader PDIP yang mendapatkan tekanan.

"KPK juga digunakan sebagai pressure terhadap kepentingan-kepentingan politik, kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, suami Airin, meskipun kita juga tau terhadap background kekuasaan, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDIP begitu banyak tekanan," ujar dia.