Menkopolkam Libatkan KPK untuk Desk TPPO dan Pengembalian Devisa Negara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan bertemu Ketua KPK Setyo Budiyanto. Dalam pertemuan itu, keduanya menegaskan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.

“Di dalam pertemuan ada beberapa hal yang disampaikan, pertama kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras KPK beserta jajarannya dalam langkah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang merupakan salah satu program prioritas nasional sebagaimana diamanahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Budi melalui siaran pers diterma, Sabtu, (18/1/2025).

Budi mencatat, KPK sudah tergabung ke dalam dua desk bersama Kemenko Polkam yang telah terbentuk sejak 3 November 2024. Pertama, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola. kedua, Desk Pengembalian Devisa Negara. Budi menyebut, selanjutnya KPK akan kembali dilibatkan Kemenko Polkam dalam desk tugas yang baru.

“KPK merupakan salah satu instrument yang bergabung dalam dua desk tersebut. Kedepan juga ada beberapa desk tambahan yang akan dibentuk di antaranya Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan,” ungkap Budi.

Budi menambahkan, pertemuan dengan KPK juga membahas soal aspek transparansi pengawasan yang berbasis risiko kebocoran anggaran negara dan edukasi antikorupsi, termasuk kampanyenya. Menurut Budi, hal itu menjadi prioritas dalam memperkuat strategi langkah pencegahan tindak rasuah.

“Kemenko Polkam akan mendukung konektifitas KPK terhadap beberapa Kementerian dan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Semuanya dilakukan dalam rangka meningkatkan pencegahan kebocoran-kebocoran anggaran negara,” tambah Budi.

Senada dengan itu Ketua KPK Setyo Budiyanto percaya, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan KPK, maka ada kepercayaan publik yang meningkat karena muncul kepastian hukum yang lebih baik.

“Harapan KPK pastinya bahwa kegiatan berikutnya lebih ditingkatkan untuk koordinasi dan ciptakan sinergi yang baik antara pemerintah dengan KPK. Dengan kerja sama yang baik maka tujuan pemberantasan korupsi antara lain dengan pencegahan dan penindakan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya,” dia menandasi.