Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta bersikap tegas mengatasi gerakan politisasi anti Proyek Strategis Nasional (PSN) ekowisata Tropical Coastland.
Sebab, gerakan itu dinilai akan bertentangan dengan program pemerintah. Hal tersebut seperti disampaikan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid.
Advertisement
Baca Juga
"Apalagi, Presiden Prabowo Subianto ingin melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur ketika berbicara di forum Kadin. Gerakan politisasi Alanti PSN ekowisata Tropical Coastland sudah dapat dibaca arahnya untuk menjatuhkan kepercayaan dunia usaha dan investasi pada Pemerintahan Prabowo," ujar Syakur Ali, melalui keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).
Advertisement
Dia menilai, propaganda sesat terkait PSN ekowisata Tropical Coastland yang digarap PT Agung Sedayu Group dengan Public-Private Partnership (PPP) adalah skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembiayaan dan penyediaan infrastruktur ekowisata Tropical Coastland
Karena itu, lanjut Syakur, tidak ada hubungannya dengan pengembangan properti PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 yang selama ini memang dikelola oleh PT Agung Sedayu Group Dua entitas projek yang berbeda antara PSN ekowisata Tropical Coastland dengan Pengembangan PIK 2.
"Propaganda Sesat yang ditiupkan ke masyarakat seakan PSN ekowisata Tropical Coastland adalah bagian dari PIK 2 selama ini," papar dia.
Menurutnya, dalam PSN ekowisata Tropical Coastland merupakan skema kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) KPBU atau secara umum lebih sering dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP).
"Sehingga, merupakan sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (swasta)," terang Syakur.
Diharap Perhatikan Prinsip Pembagian Risiko
Oleh karena itu, kata Syakur, skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) antara pemerintah diiwakili oleh Menteri atau Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah.
Terkait ini disebut sebagai Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan pihak swasta, dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara para pihak.
"Skema KPBU secara potensial dapat mendukung peningkatan kualitas APBN dalam hal bisa mengurangi tekanan APBN dan APBD. Khususnya, untuk mengalokasikan belanja modal segi konstruksi di awal proyek sehingga bisa diharapkan mengurangi keseimbangan primer negatif," kata Syakur.
Akan tetapi, lanjut dia, sebetulnya skema KPBU juga memiliki banyak keunggulan lain yang dalam beberapa hal juga bisa meningkatkan kualitas APBN secara langsung maupun tidak langsung.
"Yang pertama, skema KPBU ini dapat menciptakan penganggaran yang lebih baik, karena dapat menurunkan biaya tidak terduga termasuk beberapa cost overrun maupun time over run," papar Syakur.
Advertisement
Bisa Tingkatkan Kualitas Publik
Menurut Syakur, penganggaran yang lebih baik juga dapat diciptakan dari linkage yang kuat antara budget dan performance karena dalam skema KPBU, pembayaran untuk layanan infrastruktur bisa dihubungkan dengan kualitas tersedianya layanan.
"Kedua, skema KPBU juga bisa diharapkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik karena keterlibatan swasta dalam desain proyek. Selain itu, dinamika yang diciptakan dalam skema KPBU dalam proses pelelangan bisa mendorong inovasi dan efisiensi yang lebih baik," ucap dia.
Ketiga, lanjut Syakur, manfaat yang lain adalah adanya akuntabilitas yang lebih tinggi dari proyek KPBU karena dalam pelaksanaannya, proyek KPBU melibatkan lebih banyak stakeholders yang memonitor proyek secara lebih detail.
"Tidak hanya pemilik proyek (PJPK) saja tetapi juga pihak badan usaha dan juga penyedia dana (lenders) untuk PSN," kata dia.
"Jadi secara jelas, propaganda sesat terkait PSN ekowisata Tropical Coastland yang dilakukan sekelompok kecil masyarakat patut diduga tujuannya untuk membuat kekacauan dalam perekonomian nasional di era kepemimpinan President Prabowo. Agar Investor atau Swasta meragukan kredibiltas dan tust terhadap kepemimpinan Prabowo," tdnas Syakur.