Bupati Sleman Harda Kiswaya Mengaku Sudah Minta Izin PDIP Ikut Retreat Kepala Daerah di Magelang

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Sleman, Yogyakarta Harda Kiswaya mengaku sudah meminta izin kepada PDIP untuk ikut retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang. 

"Kami sudah berkomunikasi dengan PDIP dan boleh berangkat mengikuti retreat," kata Harda seperti dikutip dari Antara, Sabtu, (22/2/2025).

Menurut dia, dirinya juga siap untuk mengikuti arahan selama delapan hari ke depan saat retreat. Untuk sementara, kata dia, urusan pemerintahan dipercayakan kepala Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa.

"Selama saya mengikuti retreat, pemerintah dihandle Wabup Sleman Danang Maharsa. Saya dengan mas Danang satu tujuan untuk Sleman yang lebih baik," katanya.

Harda mengaku telah melakukan sejumlah persiapan untuk mengikuti kegiatan, khususnya untuk pelatihan fisik.

"Saya sudah melakukan persiapan untuk mengikuti retreat, khususnya persiapan fisik," katanya.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sleman terpilih masa jabatan 2025 - 2030 resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2) oleh Presiden RI Prabowo Subianto bersama dengan 481 Kepala dan Wakil Kepala Daerah lainnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan, tidak ada konsekuensi hukum terhadap kepala daerah yang tidak menghadiri retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Hanya saja, akan ada sanksi yang akan diberikan oleh panitia retret kepala daerah. Sementara, tidak ada aturan di undang-undang yang mengatur.

"Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini," kata Bima di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

"Jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya, tidak ada," sambungnya.

Kendati demikian, Bima Arya belum memaparkan apa saja sanksi yang disiapkan oleh panitia untuk kepala daerah yang tidak hadir. Pihaknya akan menyampaikan setelah seluruh kepala daerah hadir di retret kepala daerah sore ini.

"Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati mengeluarkan Instruksi Harian Ketua Umum Nomor 7294/IN/DPP/II/ 2025 tertanggal 20 Februari 2025. Megawati menandatangani langsung instruksi tersebut.

Poin pertama instruksi tersebut adalah seluruh kepala daerah PDIP diminta menunda perjalanan untuk mengikuti retreat.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat instruksi yang dikeluarkan pada Kamis (20/2).

Kepala daerah PDIP yang dalam perjalanan menuju Magelang diminta berhenti dan menunggu arahan dari Megawati.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis instruksi Megawati.