Kata Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno Terkait Tarif Impor Trump Terbaru Bagi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dibawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump akan menjadi momentum pemerintah untuk memperkuat industri nasional.

"Saya memandang kebijakan tarif impor Donald Trump ini akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan membuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kita semakin berkualitas dan ekonomis," ujar Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dalam keterangan, melansir Antara, Minggu (6/4/2025).

Dirinya meyakini pemerintah Indonesia tidak akan mengikuti kehendak pemerintah AS dengan melonggarkan kebijakan TKDN, sebagaimana yang dikhawatirkan beberapa kelompok pengusaha.

"Kebijakan TKDN perlu dilanjutkan dan jangan dilonggarkan terhadap salah satu negara semata. Sekali kita memberikan kelonggaran TKDN, seluruh negara mitra dagang juga akan meminta hal yang sama," ucap Eddy.

Dia menjelaskan, kebijakan TKDN bukan merupakan proteksionisme, melainkan menjadi inisiatif pemerintah untuk membangun industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor.

"Kebijakan TKDN adalah instrumen untuk memperkuat industri nasional, bukan untuk menutup diri dari perdagangan global. Apa yang dilakukan Indonesia dalam membangun industri dalam negerinya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan negara-negara mitra dagang Indonesia lainnya," tutur Eddy Soeparno.

Namun, lanjut dia, apabila kebijakan TKDN dipersepsikan sebagai hambatan oleh negara mitra, Eddy meyakini tim diplomasi yang dibentuk pemerintah akan memberikan penjelasan secara komprehensif.

Eddy pun meyakini strategi Presiden RI Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.

Termasuk, kata dia, dalam kerja sama dengan negara-negara ASEAN maupun blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Kebijakan Presiden Prabowo yang mencakup perluasan jaringan mitra dagang, peningkatan daya saing produk lokal, serta diversifikasi pasar ekspor merupakan strategi yang tepat. Ini akan menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah perubahan dinamika perdagangan global," papar Eddy.

Dia menambahkan pula agar tekanan kebijakan tarif pemerintah AS tersebut jangan sampai mengganggu agenda percepatan hilirisasi dan industrialisasi di tanah air.

"Kami mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi sebagai upaya menambah nilai dari produk mineral dan sumber daya alam di Indonesia," ucap Eddy.

Hal tersebut agar Indonesia tidak hanya menghasilkan produk turunan pertama atau antara, namun mampu menghasilkan produk jadi. Mulai dari, baterai, solar cell, kawat tembaga, perabotan rumah tangga dari aluminium, dan lain-lain.

"Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi hasil industri nasional perlu didorong masuk ke pasar ekspor karena pertumbuhan ekonomi ke depannya harus mengandalkan investasi dan ekspor," tandas Eddy.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif dagang yang lebih luas pada Rabu, 2 April 2025. Hal ini sebagai upaya untuk mengganti perdagangan bebas dengan perdagagan yang adil.

Mengutip Strait Times, Kamis 3 April 2025, dalam kebijakan ekonomi Donald Trump yang paling ambisius membuat AS kembali jaya. Ia mengumumkan tarif 10 persen untuk semua barang yang masuk ke AS dari mana saja di dunia termasuk Singapura.

Ia juga mengenakan tarif timbal balik yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS. Beban terberat jatuh pada ekonomi Asia dengan tarif tertinggi sebesar 49 persen dikenakan kepada Kamboja,

Tarif kepada China sebesar 34 persen, di atas 20 persen yang telah dikenakan Donald Trump karena tidak berbuat cukup banyak untuk memerangi perdagangan fentanil.

Selain itu, tarif untuk Vietnam sebesar 46 persen, Thailand 36 persen, Indonesia dan Taiwan masing-masing 32 persen. Malaysia sebesar 24 persen dan Filipina sebesar 17 persen.

Di antara beberapa negara Asia yang terkena tarif di bawah 30 persen adalah sekutu Jepang sebesar 24 persen dan Korea Selatan sebesar 25 persen.

India yang disebut Donald Trump sebagai salah satu negara yang mengenakan bea masuk paling tinggi untuk barang-barang buatan AS dikenakan tarif sebesar 26 persen.

Kanada dan Meksiko dikecualikan dari rezim tarif timbal balik sementara Uni Eropa dikenakan tarif sebesar 20 persen dan Australia sebesar 10 persen.

"Memukul Singapura, sekutu dekat dan mitra FTA dengan ekonomi terbuka merupakan hal yang mengejutkan," ujar Vice President of the Asia Society Policy Insitute and Former Acting Deputy US Trade Representative, Wendy Cutler.

Pengecualian berlaku untuk pajak barang dan jasa (GST) Singapura yang berlaku untuk barang impor dan domestik sebesar 9 persen. Selain itu, barang-barang tertentu seperti alkohol dan tembakau dikenakan pajak cukai. Cutler menuturkan,Asia tampaknya menjadi pihak yang dirugikan.

"Bahkan mitra FTA AS di kawasan tersebut juga menerima tarif baru dengan tarif Korea Selatan sebesar 25 persen yang sangat tinggi mengingat lebih dari 99 persen ekspor AS ke Korea Selatan masuk bebas bea," ujar dia mengacu pada perjanjian perdagangan bebas AS-Korea yang mulai berlaku pada 2012.

"Mitra dagang kami tidak akan melihat tarif ini sebagai “baik” atau dapat dibenarkan dan banyak yang akan mendapatkan tekanan domestik untuk menanggapi dengan tindakan mereka sendiri," ia menambahkan.

Donald Trump menilai tarif timbal balik akan mempersempit apa yang menurut dia merupakan kesenjangan yang “tidak adil” antara bea yang dikenakan AS pada barang impor dan apa yang dikenakan negara lain pada produk AS.

Kebijakannya menandai perombakan tatanan internasional yang paling luas sejak Perang Dunia II, yang AS bantu terapkan. Mungkin hanya masalah waktu sebelum mitra dagang Amerika membalas dengan tarif mereka sendiri, sebuah pola yang meningkatkan kemungkinan perang dagang global yang menghancurkan.

"Tanggal 2 April 2025, akan selamanya dikenang sebagai hari ketika industri Amerika terlahir kembali, hari ketika takdir Amerika direbut kembali, dan hari ketika kita mulai membuat Amerika kaya kembali," kata Trump.

"Negara-negara asing akhirnya akan diminta untuk membayar hak istimewa akses ke pasar kita, pasar terbesar di dunia," Trump menambahkan.

"Karena kami sangat baik, kami akan mengenakan tarif kepada mereka sekitar setengah dari tarif yang mereka tetapkan kepada kami, jadi tarifnya tidak akan sepenuhnya timbal balik," ujar dia.

Tarif universal akan mulai berlaku pada tengah malam 5 April (pukul 12 siang tanggal 6 April, waktu Singapura) dan tarif timbal balik akan berlaku pada tengah malam 9 April.

Menjelang pengumuman tersebut, pejabat Trump mengatakan tarif timbal balik berasal dari berbagai faktor, seperti tarif negara, pajak pertambahan nilai, tindakan nontarif seperti subsidi, serta kebijakan valuta asing.

Tarif terbaru ini merupakan tambahan dari tarif 25 persen untuk impor baja dan aluminium dan tarif yang sama untuk mobil asing yang mulai berlaku minggu ini.

Dalam menilai dampak tarif, analis telah membandingkannya dengan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley tahun 1930, yang mengenakan tarif 20 persen pada sebagian besar impor dan berkontribusi terhadap Depresi Besar.