Sahroni DPR Dukung KPK Awasi Danantara, Bisa Buat Publik Tenang

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak kebal hukum.

Ia memastikan bahwa seluruh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetap memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap Danantara.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap keberadaan KPK  bukan hanya sekedar formalitas.

“Danantara ini kan superholding dengan aset belasan ribu triliun, jadi memang sangat perlu diawasi. Karena tujuan Pak Presiden Prabowo melahirkan Danantara itu untuk mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis. Nah jadi kita cegah dan tutup sedini mungkin celah-celah praktik korupsi," kata dia dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

"Dan saya yakin publik sudah bisa tenang, bahwa Danantara ini memang benar-benar diawasi dengan ketat. Pengawasannya berlapis," sambungnya.

Politikus NasDem itu berharap baik KPK maupun lembaga lainnya, bekerja ekstra dalam mengawasi Danantara. Sebab jika terjadi satu kali saja praktik korupsi, menurut Sahroni, hal tersebut akan sangat membahayakan Danantara.

"Danantara ini produk baru dan segar, penuh optimisme, yang selama dijalankan dengan benar pasti bisa mencapai tujuan-tujuannya. Jadi jangan sampai dirusak oleh praktik korupsi. Karena kalau sudah sekali saja ada praktik korupsi di sana, masyarakat pasti sudah tidak percaya, stigma pasar global terhadap Danantara juga pasti berubah," jelas dia.

Sahroni berharap seluruh pemangku jabatan Danantara, dapat menjalankan superholding tersebut dengan amanah.

"Dan tentu pencegahan paling utama itu dari para pemangku jabatan itu sendiri. Semoga semuanya amanah, tetap bekerja sesuai visi misi dan koridor aturan yang ada," pungkasnya.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak akan kebal hukum. Ia memastikan seluruh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetap memiliki kewenangan untuk melakukan audit ke Danantara.

Rosan menjelaskan, jika terdapat tindakan kriminal atau aktivitas yang merugikan negara di dalam tubuh Danantara, aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan tetap dapat melakukan penyelidikan.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa [melakukan penyelidikan], apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK juga bisa, terutama terkait program Public Service Obligation (PSO) yang bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan program tersebut," ujar Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Rosan juga menyebutkan bahwa BPI Danantara justru menjadi salah satu badan yang paling ketat pengawasannya. Semua pihak akan dilibatkan dalam proses pengawasan ini, termasuk laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Menurut saya, Danantara adalah badan yang paling banyak diawasi. Karena semua terlibat dalam pengawasannya, dan kami melapor langsung kepada Bapak Presiden. Tidak ada laporan pertanggungjawaban yang lebih tinggi lagi selain kepada beliau," jelas Rosan.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo akan didukung oleh seluruh perangkat pemerintah untuk memastikan kinerja Danantara berjalan dengan baik.

"Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik. Saya yakin semua pihak akan terlibat dalam pengawasan ini," tegasnya.