Empat Bulan Pemerintahan, PRIMA Nilai Kebijakan Prabowo-Gibran Berwatak Nasionalis Progresif Kerakyatan

Liputan6.com, Jakarta Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama empat bulan terakhir mencerminkan karakter nasionalis, progresif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa pemerintahan saat ini mengarahkan kebijakan untuk mentransformasikan bangsa. Perubahan yang terjadi tidak hanya menyentuh aspek suprastruktur seperti politik dan budaya, tetapi juga pada basis struktur ekonomi dan politik.

Menurutnya, ekonomi Indonesia tengah bergerak dari kondisi ketergantungan, deindustrialisasi, sistem rente dan ekstraktif, serta inefisiensi dan korupsi, menuju ekonomi yang berdaulat, mandiri, terindustrialisasi, produktif, efisien, dan sejahtera.

“Presiden dengan tegas menyebut bahwa kebijakan ekonomi mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Saya menilai bahwa ini merupakan langkah kebijakan yang bukan sekadar kegiatan yang berjalan terpisah, melainkan satu kesatuan pembentuk sistem yang saling berkaitan dan mengarah pada corak tertentu dalam perkembangan masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Agus Jabo juga menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah konsolidasi kapital untuk mendukung pembangunan nasional.

“Dengan kewenangan mengelola aset bernilai lebih dari Rp14 ribu triliun, Danantara akan menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBN,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menahan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar 100 persen dalam jangka waktu minimum satu tahun di perbankan dalam negeri. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari keputusan Presiden ke-7 Joko Widodo yang sebelumnya mewajibkan penyimpanan DHE sebesar 30 persen selama minimal tiga bulan.

“Selain bermanfaat untuk menjaga stabilitas mata uang, DHE juga berperan dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri serta untuk membiayai impor kapital. Untuk hasil yang lebih optimal, DHE bahkan dapat diatur agar wajib disimpan 100 persen di bank dalam negeri tanpa batas waktu,” tambahnya.

Agus Jabo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga berencana membangun koperasi dan pergudangan yang menyediakan kebutuhan masyarakat di 70 ribu desa dengan menggunakan anggaran dari dana desa.

Di sektor pendidikan, selain program makan bergizi gratis untuk siswa, pemerintah juga akan melakukan perbaikan terhadap 330 ribu sekolah.

Terkait hal ini, ia menegaskan bahwa pencapaian masyarakat yang adil dan makmur sangat bergantung pada kebijakan ekonomi yang tepat serta kepemimpinan nasional yang kuat.

“Kebijakan ekonomi yang tepat pada prinsipnya adalah dengan mendorong dan meningkatkan produktivitas rakyat melalui berbagai instrumen sehingga lapangan kerja terbuka, kesejahteraan meningkat, serta berupaya keras memberantas korupsi dan membatasi tingkat eksploitasi kapitalisme yang menyebabkan kesenjangan sosial,” tutupnya.