Normalisasi Sungai dan Penertiban Bangunan Liar Dinilai Jadi Solusi Atasi Banjir Bekasi

Liputan6.com, Jakarta Normalisasi sungai dan penertiban bangunan liar di sekitarnya dinilai menjadi salah satu solusi penanganan banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, saat menyambangi Perumahan Sahara, Desa Satriajaya, Tambun Utara, Kamis (6/3/2025).

Menurut Rieke, Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam menormalisasikan sungai harus segera diselesaikan, mengingat masih banyak bangunan liar yang tidak memikirkan saluran pembuangan air sehingga menyebabkan banjir.

"Pembenahan bangunan liar di sekitar sepadan sungai ini harus dibereskan, lalu developer harus disiplinkan. Termasuk membangun fasilitas untuk aliran airnya, kemudian penting normalisasi sungai di Bekasi," kata Rieke.

Rieke menyatakan pemerintah jangan lagi menunda-nunda PSN agar sungai yang berada di Kabupaten dan Kota Bekasi bisa segera dibenahi, sehingga tidak berimbas ke luar wilayah.

"Jadikan PSN, yaitu membenahi sungai yang melintas di Kota Bekasi sampai Kabupaten Bekasi. Nanti kalau di Bekasi ini mampet, Jakarta pasti kebanjiran," ungkap Rieke.

Sementara itu, warga di Perumahan Sahara mendapat bantuan air bersih yang didistribusikan PDAM Tirta Bhagasasi Tambun Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat. Hal ini sesuai instruksi Bupati Bekasi agar seluruh stakeholder terkait terlibat dalam penanganan banjir.

"Sesuai arahan Bupati Bekasi, bahwa pemerintah, kecamatan dan seluruh ASN, kepala desa, termasuk BUMD, harus turun langsung terjun pada konteks banjir di Kabupaten Bekasi," ucap Ketua DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Nyumarno.

Sebelumnya, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan pihak swasta untuk berkontribusi dalam menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di 16 kecamatan. Ade meminta keterlibatan semua pihak dalam penanganan korban banjir.

"Perangkat daerah juga harus bertindak sebagai liaison officer (LO) di setiap titik banjir, guna memastikan bantuan tersalurkan dengan baik," ucap Nyumarno.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat jumlah warga terdampak banjir per Rabu (6/3/2025) sebanyak 16.371 KK, dengan total keseluruhan 61.648 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48.000 jiwa mengungsi di 14 posko pengungsian yang tersedia.

Titik banjir tersebar di 24 desa dari 16 kecamatan, yakni Babelan, Sukawangi, Tambun Utara, Cibitung, Tambun Selatan, Cikarang Selatan, Serang Baru, Sukatani, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Bojongmangu, Cibarusah, Cikarang Pusat dan Setu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sendiri telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana untuk banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang dan puting beliung. Status tersebut berlangsung sejak 5 Maret 2025 hingga 14 hari ke depan.

Bupati Bekasi Ade Kuswara mengatakan, dengan peningkatan status tanggap darurat, Pemkab Bekasi dapat lebih optimal dalam menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, sesuai dengan alokasi anggaran kebencanaan yang telah disiapkan. Selain itu dapat segera memulihkan kondisi pascabencana dan memastikan keselamatan warga yang terdampak.

"Dalam penanganan bencana ini, kami terus bersinergi dengan TNI-Polri serta para penggiat lingkungan. Kami sudah menginstruksikan BPBD, Dinas Sosial dan Baznas untuk segera menyalurkan bantuan," ujar Ade.

Pemeriksaan Kesehatan Korban Banjir

Tak hanya bantuan logistik, Pemkab Bekasi juga memeriksa kondisi kesehatan warga terdampak, terutama yang berada di posko pengungsian. Hal ini untuk memastikan para pengungsi dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit akibat banjir, seperti gatal-gatal atau diare.

"Biasanya kalau banjir, airnya kotor dan bisa menyebabkan gatal-gatal pada kulit serta diare. Tapi tadi saya melihat dan memeriksa langsung, belum ada keluhan seperti itu," ujar Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja

Ia juga memastikan bantuan bagi warga terdampak di 24 desa, terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BPBD, camat, kepala desa, serta bantuan pribadi. Ia meminta agar distribusi bantuan dilakukan secara merata.

Selain itu, Asep menginstruksikan tim kesehatan untuk memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil dan anak-anak. Ia memastikan warga yang memerlukan layanan kesehatan lebih lanjut dapat mengakses puskesmas setempat atau tenaga medis di posko.

Asep juga mengimbau masyarakat untuk tetap siaga dan waspada terhadap potensi bencana yang kemungkinan masih terjadi. Hal ini berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) yang memprediksi cuaca ekstrem masih akan berlangsung beberapa pekan ke depan.

"Masyarakat diimbau untuk tetap siaga selama musim hujan dan menjaga kebersihan lingkungan posko guna mencegah penyebaran penyakit pascabanjir," imbau Asep.