Sikapi Kebijakan Tarif Impor AS, Said Abdullah Minta Pemerintah Ambil Langkah Ini

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah mengambil beberapa langkah dan inisiatif strategis guna mengurangi dampak ekonomi atas kebijakan yang diambil oleh Presiden AS, Donald Trump.

oleh Fachri pada 04 Apr 2025, 13:05 WIB
Diperbarui 04 Apr 2025, 13:04 WIB
Perdagangan Bursa Ter-suspend 30 Menit, Said Abdullah Imbau Otoritas Bursa Tetap Tenang
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. (c) Istimewa... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah mengambil beberapa langkah dan inisiatif strategis guna mengurangi dampak ekonomi atas kebijakan yang diambil oleh Presiden AS, Donald Trump. Salah satu kebijakan Trump yang fenomenal adalah pengenaan tarif ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Said pun menilai, kebijakan yang diambil Trump itu dapat memengaruhi situasi ekonomi di Indonesia di saat penurunan daya beli dan kondisi pasar saham yang sangat volataile.

Ia meminta pemerintah mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO) guna menciptakan perdagangan global agar lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.

"Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan," ujarnya.

"Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesain sengketa perdagangan internasional," jelas Said.

Langkah Lain yang Harus Dilakukan Pemerintah

Perdagangan Bursa Ter-suspend 30 Menit, Said Abdullah Imbau Otoritas Bursa Tetap Tenang
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. (c) Istimewa... Selengkapnya

Said membeberkan, di dalam negeri, pemerintah bisa mengambil beberapa langkah untuk menghadapi ketidakpastian tanpa batas waktu. Ia menyarankan pemerintah agar menjaga berbagai produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar pengganti.

"Jika produk-produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif, langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," bebernya.

Said pun meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.

"Pemerintaha perlu memperluas dan memperadalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat," ujarnya.

"Menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat," jelas Said.

Dirinya pun mendorong pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan agar pasar saham dan keuangan lebih inklusif serta menjanjikan bagi investor internasional.

"Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha," ujar Said.

 

(*)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya